“Bagi orang yang menghayati peristiwanya sendiri, perbedaan outlook antar generasi sesungguhnya tidak begitu terasa. Lain halnya dengan orang yang hanya mengamati. Soal revolusioner atau non-revolusioner, soal radikal atau moderat, saya rasa tak begitu lansung mencerminkan demarkasi antara  angkatan muda dan golongan tua. Sebab selalu ada saja golongan tua yang radikal, dan golongan  muda yang moderat. Saya Rasa dalam hal ini tak perlu begitu mudah untuk membuat generalisasi” (Muhammad Natsir, 1976, Majalah Prisma)

Mari kita kesampingkan dulu citra Natsir sebagai tokoh Masyumi dan Islam Modernis. Sebab, biasanya jika melihat Natsir dari sudut pandang tersebut, kerap memunculkan kesan “suka atau tidak suka”. Orang-orang biasanya selalu memberi kesan kepada Natsir dalam kerangka politis: yakni di dalam dinamika hubungan politis dan ideologis antara Islam tradisionalis versus Modernis di dalam Masyumi seperti  dicatat Greg Feally dalam ijitihad Politik Ulama 1952-1967. Dalam konteks  review sederhana ini, saya ingin meletakkan Natsir sebagai salah satu pemikir dan arsitek bangsa Indonesia melampaui kategori tradisionalis dan modernis. Dengan demikian, kita berusaha mencoba melihat pandangan dan gagasan Natsir dalam kaitannya dengan  visi kebangsaannya.

Dalam esainya ini, Natsir pertama-tama membincang  soal  “Revolusioner dan Evolusioner”.  Dua terma tersebut, menjadi penanda identitas generasi awal bangsa Indonesia, yakni generasi angkatan 20-an dan 45’. Dalam arti kata, bahwa ada sekelompok generasi yang menghendaki jalur kemerdekaan Indonesia melalui jalur politis, dan sebagian lainnya melalui jalur kekuatan sendiri: gerakan bersenjata.  Tapi bagi Natsir, kategori tersebut mestinya tidak dipahami sebagai sebuah “polariasi” antara generasi 20-an dan 45. Sebab, menurut dia, yang menjadi problem utama saat itu adalah: apakah kita akan memperoleh kemerdekaan via Jepang atau kita memproklamirkan kemerdekaan sendiri.  

Baca Juga:  Obituari Ulama Al-Wasliyah: Prof. Dr. Ramli Abdul Wahid, LC., M.A. (1954-2020)

Dalam pandangan Natsir, bahwa setelah kemerdekaan sangat mungkin kita akan mengalami benturan bahkan perang bersenjata dengan pihak kolonial Belanda. Dengan demikian, maka dengan alasan itulah kompromi dan kerjasama dengan Jepang kita butuhkan. Yakni sebagai ajang melatih diri dalam perang senjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia menghadapi reaksi kolonial Belanda. Namun, tentu banyak juga kelompok yang tidak setuju dengan langkah ini. Sebetulnya perihal ini  hanya soal taktik, namun tujuannya tetap sama: meraih kemerdekaan.  Oleh karenanya, menurut hemat Natsir, Soekarno-Hatta mengambil jalan kompromi dengan Jepang, sementara Sjahrir selalu bergerak di bawah tanah. Namun mereka sejatinya hanya berbagi peran dan menjalankan fungsi masing-masing.  

Dalam kasus lain, misalnya: waktu Belanda di depan Volksraad minta dukungan bangsa Indonesia untuk menghadapi Jepang. Menurut Natsir, maka waktu itu kita sontak merenungkan kembali pernyataan  Abdoel Moe’is: “ Kalau Tuan-tuan mau milisi, kita tidak berkeberatan,. Namun tiap milisi mengandung pengertian membela tanah air (vanderland). Tapi apakah bangsa Indonesia punya tanah Air?”. Tentu ungkapan Abdoel Moe’is ini amat retoris, sekaligus reflektif. Apakah ia digolongkan revolusioner atau evolusioner. Sungguh, bagi Natsir, sangat susah memberi kategori pasti pada Abdoel Moe’is.

Natsir selanjutnya menjelaskan soal “Perang atau Diplomasi”. Pada bagian ini, Natsir membahas perbedaan pandangan antara kelompok yang ingin merdeka dengan jalan negosiasi dan kelompok perjuangan bersenjata. Menurut Natsir, masing-masing pandangan tersebut punya kelebihan sekaligus kelemahan. Bagi Natsir, jalur diplomasi tanpa dukungan kekuatan bersenjata akan menyebabkan posisi Indonesia menjadi sangat lemah. Sedangkan, perjuangan senjata tanpa diplomasi akan membuat Indonesia tak punya dukungan dari dunia internasional, misalnya pembahasan dalam forum PBB tentang kondisi Indonesia. Sebab itu, menurut Natsir, kita memilih kedua jalan itu secara serentak.

Baca Juga:  Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi: Latar Belakang dan Ideologinya dalam Beragama

Sudah barang tentu, situasi yang dihadapi bangsa Indonesia saat itu rumit dan ruwet. Apalagi misalnya pasca “Perjanjian Linggar Jati”. Ada tuduhan bahwa Indonesia telah “digadaikan”.  Sebagaimana ditulis Natsir, bahwa ia selaku menteri penerangan saat itu, harus bertanggung jawab menjelaskan ke publik tentang situasi yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Terutama kepada kelompok yang cenderung menghendaki perjuangan senjata. Menurut Natsir, salah satu penentang politik perundingan yang palig gigih adalah Tan Malaka. Namun bagi Natsir, Tan Malaka tidak perlu dibungkam, biarkan saja dia bebas menyampaikan pandangan-pandangannya secara terbuka. “kita biarkan saja dia (Tan Malaka) berkaok-kaok”, kata Natsir. Karena dengan begitu, pihak Belanda akan sadar dengan siapa mereka akan berhadapan nanti, jika politik perundingan menemui jalan buntu.

Kemudian Natsir mengulas perihal “Ideologis atau Pragmatis”. Bagi Natsir, ia tidak melihat pembedaan yang signifikan antara ideologis atau pragmatis dalam konteks perjuangan bangsa. Sebab, menurut Natsir, jika orang telah sampai kepada suatu titik kritis, bisa menyisihkan sebentar soal ideologi itu. Terkait dengan perihal ini, Natsir memberi contoh kasus “Piagam Jakarta”. Waktu seorang utusan dari Indonesia Timur mengancam akan  mengunduran diri dari Republik jika Piagam Jakarta dijadikan dasar Negara. Maka, kata Natsir,  kita bisa sisihkan soal ideologi itu demi menjaga keutuhan bangsa.

Terakhir, Natsir membincang soal “Generasi Muda dan Persoalan Masa Depan”. Bagi Natsir, tentu generasi muda akan mengalami banyak tantangan di masa depan, soal yang agak berat yakni: mewujudkan keadilan sosial. Terlebih jika jarak antara si kaya dan si miskin tidak bisa lagi dijembatani. Natsir tidak mengkhawatirkan soal perbedaan ideologi antar anak bangsa, sebab menurutnya, bangsa Indonesia adalah bangsa yang suka kompromi dan berkonsensus. Natsir juga masih yakin soal persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan tetap utuh dan kuat. Namun satu hal yang agak serius dan menarik dalam pandangan Natsir, ia mengatakan bahwa merekatkan persatuan dan kesatuan tak cukup melalui sarana fisk saja. Natsir menekankan pentingnya membangun dan memperkuat aspek kulturil. Terkait dengan aspek kulturil ini, Natsir dengan nada agak kritis mengungkapkan: bukankah kita sudah bersepakat untuk menggunakan satu bahasa sejak Sumpah Pemuda? Namun kenapa kita masih sering menggunakan banyak istilah-istilah Sanskerta dalam kehidupan kebangsaan kita? Meskipun demikian, Natsir menutup pernyataannya itu dengan ungkapan: “ya, tapi tidak apa-apa, ini hanya soal biasa saja, tidak rawan”.

Baca Juga:  Potret Persahabatan Tuan Guru Abdul Hafidz dan HAMKA: Membaca Surat Buya kepada Tuan Guru

Natsir memungkasi esainya ini dengan pesan penuh permenungan dan petuah bijak: “waktu dulu saya diangkat jadi menteri penerangan, saya kaget”. Saya Bergegas  menemui Sjahrir dan mengatakan: “saya ini kan guru. Bagaimana bisa menjadi menteri?”, ya, Waktu itu jadi menteri tidak terlalu menyilaukan. Ke mana-mana masih bersepeda”. Ya namanya juga perjuangan.” Lalu Sjahrir menjawab: ”saya ini apa? Saya kan tidak pernah sekolah Perdana Menteri”.  “Demkianlah. Sejarah  tidak pernah bertanya apa kita siap atau tidak. Dan saya masih optimis bahwa bagaimanapun generasi muda sekarang akan bisa menjawab tantangan zamannya sendiri”, tutup Natsir.                             

Tinggalkan Balasan