Generasi baru Muslim telah lahir dari rahim sejarah, tanpa kehadiran sang ayah, tidak ditunggui saudara-saudaranya. Kelahirannya bahkan tidak didengar oleh muslim yang lain. Tangisnya kalah keras oleh gemuruh teriakan-teriakan reformasi” (Kuntowijoyo, 1999)

Kuntowijoyo adalah salah satu nama beken dalam jagad intelektualisme Indonesia. Tidak berlebihan jika  sosok yang satu ini layak disejajarkan dengan dua maestro lainnya seperti  Nurcholis Majid (Cak Nur) dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Kuntowijoyo bahkan tak kalah produktif dari kedua sosok tersebut. Dia adalah penulis prolifik yang cerdik menulis naskah-naskah akademik, pun piawai menggubah naskah-naskah sastra.

Barangkali, ‘kekurangan’ Kuntowijoyo adalah bahwa dia tak punya basis massa ideologis seperti hal-nya Cak Nur dan Gus Dur. Cak Nur punya massa ideologis di lingkaran HMI dan Paramadina. Sedangkan Gus Dur punya massa ideologis di lingkaran PMII dan  Nahdlatul Ulama’ (NU). Lepas dari perkara tersebut, melihat keluasan tema-tema yang ditulis Kuntowijoyo, maka dia amat sangat layak disebut: sastrawan, sejarahwan dan intelektual muslim Indonesia.

Salah satu esai  Kuntowijoyo yang cukup masyhur adalah ‘Muslim Tanpa Masjid’.  Esai ini bahkan telah dipatenkan menjadi judul sebuah buku yang menghimpun esai-esai Kuntowijoyo. Buku tersebut memuat beragam topik yang ditulis Kuntowijoyo, mulai dari isu agama, sejarah, budaya, sosial, dan politik. Saya tidak tahu persis, entah sudah berapa kali buku ini dicetak ulang, karena selalu laku keras di pasaran.       

Esai lawas “Muslim Tanpa Masjid”  ini sepertinya perlu ditela’ah kembali. Secara personal, menurut saya setidaknya karena dua alasan: pertama, esai yang ditulis tahun 1999  ini sudah cukup lawas, dan dengan demikian saatnya diuji kembali tesis-tesisnya. Kedua, untuk merespon sebuah esai “Sepucuk Surat Dari Seorang Muslim Tanpa Masjid’ yang ditulis oleh Muhammad Afriansyah (Kabid RPK PC IMM Surakarta 2019) di kanal ibtimes.id. Menurut saya, esai tersebut tampak  ‘janggal’ dalam memahami dan meminjam kerangka Kuntowijoyo untuk memotret realitas sosiologis dan politis masyarakat Muslim hari-hari ini. Dengan dua alasan utama itulah esai ini ditulis.

Mengurai ”Muslim Tanpa Masjid-nya” Kuntowijoyo

Melalui ‘Muslim Tanpa Masjid’ Kuntowijoyo menjelaskan: generasi baru Muslim telah lahir dari rahim sejarah, tanpa kehadiran sang ayah, tidak ditunggui saudara-saudaranya. Kelahirannya bahkan tidak didengar oleh muslim yang lain. Tangisnya kalah keras oleh gemuruh teriakan-teriakan reformasi”. Bagi Kunto, generasi ini lahir tepat pada tanggal 21 Mei 1998, yaitu ketika sejumlah mahasiswa muslim yang menduduki gedung MPR/DPR serentak mengadakan sujud syukur begitu mendengar Soeharto lengser.

Kelompok ini lalu memberi kejutan pada ummat, mereka menolak B.J Habibie sebagai Presiden pasca runtuhnya Orde Baru. Padahal, Habibi saat itu merupakan lambang ‘golongan Islam’. Mereka juga menolak keputusan KUII (kongres ummat Islam Indonesia) yang menyatakan dukungan kepada Sidang Istimewa MPR 1998.  Penolakan ini, bagi Kunto, menunjukkan bahwa para mahasiswa berani melanggar konsensus  ummat Islam Indonesia  (KUII). Dengan kata lain, mereka merasa bukan bagian dari ummat.

Pada tanggal 27 Desember 1998, kelompok mahasiswa ini merencanakan demo besar-besaran. Namun, MUI mengimbau agar membatalkan niat tersebut. Lantaran dianggap bisa menganggu ketenangan umat Islam yang sedang berpuasa. Imbauan senada juga datang dari Gus Dur, agar mahasiswa meng-urungkan aksi yang mereka rencanakan itu. Imbauan-imbauan itu akhirnya dipertimbangkan oleh mahasiswa, mereka membatalkan rencana aksi tersebut. Namun demikian, mereka memainkan plan B, yakni menggantinya dengan acara tarawih bersama, dan sekaligus memperingati hari ke-40 bagi mahasiswa-mahasiswa yang meninggal pada peristiwa semanggi 12 November 1998.

Melihat rencana acara tersebut, Cak Nur pun ikut berkomentar; ia  meragukan kemurnian niat ibadah para mahasiswa itu. Bahkan, Cak Nur meminta acara tersebut dibatalkan. Namun kelompok mahasiswa itu tetap melanjutkan acara, yakni diselenggarakan di garasi parkir universitas Atmajaya.  

Untuk menjelaskan gejala kemunculan generasi baru muslim, Kuntowijoyo menggunakan kerangka ‘imaji historis’ tentang perubahan sosial. Menurut Kunto, generasi muslim tanpa masjid ini lahir di kota-kota besar. Pada jenjang SD, SLTP, SMA mereka dicukupkan dengan mentoring agama di sekolahnya melalui rohis (kerohanian Islam).

Di tingkat perguruan tinggi, pengetahuan agama mereka lebih didominasi oleh kampus ketimbang dari lembaga-lembaga konvensional seperti ormas, masjid, pesantren. Bahkan pengetahuan agama mereka diperkaya oleh sumber-sumber anonim seperti kaset, CD, internet, buletin, majalah, radio dan televisi.

Kuntowijoyo membuat analogi menarik tentang generasi muslim baru ini: “ibarat seorang bayi yang tumbuh dari susu botolan, ketimbang dari ASI”. Tentu saja analogi ini memberikan gambaran  bahwa generasi ini  tumbuh dari budaya urban (perkotaan).  Sebab bayi yang biasa mendapat susu botolan adalah bayi yang ibunya terlampau sibuk dengan karir alias kelas menengah.  Demikianlah generasi baru muslim ini tumbuh dari orangtua yang mampu membayar kehidupan agama bagi anak-anaknya. 

Lantas siapa sebetulnya yang dimaksud generasi muslim tanpa masjid? selintas dalam esainya, Kuntowijoyo menggolongkan kelompok seperti Forkot di Jakarta,  SMID di Yogyakarta, dan gerakan-gerakan radikal mahasiswa di kota-kota lain. Namun jika melihat kriteria yang dibangun Kuntowijoyo, maka nyaris seluruh anak-anak (muslim) yang lahir dalam lingkungan perkotaan, tumbuh dalam kultur urban, dan jauh dari lembaga agama tradisional  (masjid dan pesantren) dapat digolongkan sebagai generasi ‘Muslim Tanpa Masjid’.     

Tiga cara  integrasiMuslim Tanpa Masjid’ ke dalam Ummat:  Masih Relevan Kah?

Kuntowijoyo menawarkan  tiga cara untuk melakukan proses integrasi generasi muslim tanpa masjid ke dalam Ummat: 

Pertama, adanya jama’ah kampus. Menurut Kuntowijoyo, dari jam’ah kampus dapat lahir lingkaran studi Islam, perkumpulan kesenian, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan itu, bagi Kunto, membuat mahasiswa harus berhubungan dengan masyarakat luar kampus. Dalam konteks ini, Kunto mencontohkan jama’ah Salahudin UGM, yang menyelenggarakan kuliah intensif agama Islam dengan mendatangkan guru guru dari luar. Pun demikian teater Salahuddin memaksa mereka belajar dari seniman-seniman teater luar kampus. Kebiasaan mendatangkan orang luar kampus bagi Kunto, akan memecahkan ekslusivitas kampus.       

Mari kita telaah ulang tawaran Kunto tersebut. Diksi ‘jama’ah kampus’ selalu identik dengan pengajian dan atau kajian agama Islam.  Hari-hari ini kita menyaksikan jama’ah kampus sedang mengalami  perkembangan yang pesat.  Misalnya apa yang disebut lingkaran studi Islam oleh Kuntowijoyo termanifest dalam tumbuh suburnya khalaqoh khalaqoh, liqo’, kajian komunitas keluarga mahasiswa muslim, dan beragam jenis  kajian agama Islam yang sifatnya populer. 

Lalu apakah kegiatan-kegiatan tersebut berhasil memecah ekslusivitas, dan mampu menciptakan sikap inklusivitas sebagaimana yang dibayangkan Kuntowijoyo? 

Dalam situasi sosial yang berubah, keberadaan kelompok-kelompok tersebut, terutama di kampus-kampus umum, hari-hari ini justru menjadi ladang persemaian faham keagamaan yang semakin ekslusif,  cenderung tekstual dan hitam putih.

Kenapa hal ini bisa terjadi? agaknya hal ini disebabkan materi atau kurikulum kajian Islam jama’ah kampus didominasi oleh  tema-tema semacam gozwul fikri, bahaya sekularisme, bahaya liberalisme, teori konspirasi dan sejenisnya. Selain itu, menurut saya, ada lompatan imaji historis tentang keislaman, dalam arti kata bahwa orang-orang jama’ah kampus lebih gemar merefer ke tokoh-tokoh luar seperti Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb, Taqiyudin An-Nabhani, Al-Maududi ketimbang ulama’ ulama’ Indonesia yang mengalami pergumulan lansung dalam melihat, merespon, dan menyikapi realitas masyarakat Muslim dan politik kaum muslim di Indonesia.

Agaknya, lompatan imaji historis itulah yang menyebabkan adanya kesenjangan  pemahaman tentang realitas keislaman dan keummatan di Indonesia yang sangat dinamis. Tentu saja pandangan-pandangan dan teori politik  (nazhariyah al-siyasah) Sayyid Qutb, Hassan Al-Banna, Taqiyudin Al-Nabhani, Al-Maududi lahir sebagai respon terhadap lokus politik Timur Tengah, maka kurang tepat jika dipaksakan untuk membaca dan menata sistem dan realitas politik Indonesia. Sebab Indonesia dengan segala pluralitas budaya dan teritori kepulauannya yang membentang menjadi ‘nation’ Indonesia jauh berbeda dengan Timur Tengah.        

Pada titik ini, alih-alih keberadaan jamaah kampus mampu membentuk cara pandang yang terbuka seperti harapan Kuntowijoyo, justru malah sebaliknya melahirkan sikap fanatisme dan ekslusivisme dalam beragama. Dengan demikian, maka apa yang diharapkan dan diramal Kuntowijoyo sepertinya meleset—untuk tidak mengatakan ‘gagal’.

Tesis kedua, Masjid Kampus. Tidak semua kampus punya masjid. Tetapi ternyata bahwa keberadaan masjid-masjid kampus membuat mahasiswa yang terlibat di dalamnya  lebih rasionable, rasional, demokratis dan tidak radikal.

Apakah pernyataan Kuntowijoyo itu masih relevan?

Jika melihat fenomena hari ini “Maskam” (Masjid Kampus) menjadi basis ideologisasi gerakan-gerakan tarbiyah. Golongan ini direpresentasi oleh  LDK, KAMMI, dan kelompok-kelompok Islam harakah lainnya.

Kehadiran masjid  kampus tentu berbanding lurus dengan girah dakwah di kampus, khususnya di kampus-kampus umum negeri.  Nafas Islam di berbagai kota besar sekitar  tahun 80-an harus diakui sangat dipengaruhi oleh daya resonansi dakwah kampus. Berbicara dakwah Islam di Bandung misalnya, tentu saja tidak lepas dari peran Masjid Salman ITB, Masjid Unpad dan lain-lain. Sedangkan di Yogyakarta, aktivitas Masjid kampus yang dihidupi jama’ah Shalahuddin UGM berperan mewarnai semarak keislaman  di Yogyakarta. Demikian pula halnya  IPB, punya pengaruh besar dalam  proses ‘islamisasi’ di kampus, dan mempengaruhi iklim keberislaman di kota Bogor.

Sebagian besar mahasiswa yang tergabung ke dalam khalaqoh dan kegiatan masjid kampus diduga kuat adalah orang-orang yang tak  terdidik secara tradisional. Yakni mereka yang tumbuh dan berkembang dalam budaya perkotaan, dan ditempa di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum. Maka tak heran jika kita kerap mendapati banyak orang yang disebut “ustaz” tapi bergerlar sarjana tehnik, kesehatan, ekonomi dan lain-lain.    

Kembali ke pernyataan Kuntowijoyo: “ternyata bahwa keberadaan masjid-masjid kampus membuat mahasiswa yang terlibat di dalamnya lebih rasionable, rasional, demokratis dan tidak radikal”.

Pernyataan di atas agaknya tidak berjalan lurus,  bahkan mendapati dirinya terjerembab dalam tikungan sejarah. Tanpa bermaksud mengeneralisasi,  aktivis masjid kampus lebih sering mendahulukan sikap fanatisme, tinimbang melahirkan sikap rasional. Lebih menggemari isu khilafah daripada Pancasila. Lebih condong ke negara Islam daripada demokrasi.  

Hasil riset Setara Institute menyimpulkan bahwa  terdapat sepuluh perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham Islam radikalisme. Sepuluh  PTN itu yakni UI, ITB, UGM, UNY, UIN Jakarta dan Bandung, IPB, UNBRAW, UNRAM, dan UNAIR. Gelombang radikalisme pada 10 PTN tersebut dibawa oleh kelompok keagamaan yang eksklusif yakni dari kelompok yakni salafi-wahabi, tarbiyah, dan tahririyah. 

Dedengkot HTI, Ismail Yusanto, misalnya, adalah salah satu mantan aktivis lembaga dakwah kampus di UGM, yang bernama Jamaah Shalahuddin. Sementara Felix Shiauw jebolan jama’ah kampus ITB.  Tentu masih banyak lagi jebolan-jebolan masjid kampus yang bertunas dalam spektrum pemikiran yang sama dengan dua figur tersebut. Yakni berpandanngan bahwa Pancasila itu thogut, dan nasionalisme tak ada dalilnya.

Dengan demikian, harapan dan visi Kuntowijoyo perihal integrasi generasi muslim tanpa masjid ke dalam ummat adalah ‘jauh api dari panggang’. Apa yang diimajinasikan Kuntowijoyo tidak berjalan mulus, menemui banyak persimpangan sejarah. Sebab kelompok ini sepertinya sulit terintegrasi ke dalam ummat (silent majority Muslim) di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan organisasi daerah lainnya seperti Al-wasliyah, Perti, Nahdaltul Wathan, Al-Khairat dan lain-lain. Kelompok ini justru memiliki imajinasi ‘global ummah’ ketimbang umat Islam  dalam bingkai teritori Indonesia. Sehingga, kerap terjadi benturan-benturan dengan kelompok Muslim Indonesia.

Sementara itu, organisasi mahasiswa Islam yang lebih tua dan sudah mapan seperti HMI dan PMII lebih banyak berkegiatan (seminar-seminar) di convention hall kampus dan dari hotel ke hotel, ketimbang di Masjid. Hal ini dapat dimaklumi sebab jaringan politik nasional yang sudah mapan ikut menopang kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan demikian, maka masjid kampus dikuasai kelompok yang sebetulnya  lahir rahim budaya ‘tanpa masjid’.  

Tesis Ketiga, Ormas Islam. Menurut Kunto, ormas Islam harus hadir di kampus. Sebagai orang Muhammadiyah, Kuntowijoyo mencotohkan bahwa badan-badan otonom Muhammadiyah hendaknya mencari kader-kadernya lewat sekolah-sekolah (juga perguruan tinggi). Lebih jauh kunto menawarakan agar ormas Islam tampil berwajah LSM di kampus-kampus.

Poin ketiga ini barangkali mewujud dalam PMII  (Nahdlatul Ulama’) dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah). Untuk poin ini barangkali Kunto ada benarnya. Dalam konteks politik 2019, misalnya, meskipun hal ini tidak berlaku secara total, bahwa PMII sebagai bagain dari NU mengikuti pilihan politik jama’ah (ummat) NU. Sebab mereka memiliki tokoh yang mendampingi Jokowi sebagai wakil Presiden, yakni K.H. Ma’ruf Amin. Sedangkan IMM agaknya sebagian besar memilih pasangan 02 Prabowo-Sandi. Bukan rahasia umum bahwa persaingan politik kelompok modernis dan tradisionalis telah berlansung sejak lama. Namun harus diakui juga di tengah persaingan kedua kelompok ini, pada situasi-situasi  politik yang genting, tokoh tokoh kedua ormas ini kerap menjadi penengah untuk menurunkan tensi politik antar elit di negeri ini.

Tanggapan Atas Esai Muhammad Afriansyah  ‘Sepucuk Surat dari Seorang Muslim Tanpa Masjid’.  

Dengan meminjam kerangka Kuntowijoyo, Muhammad Afriansyah berpendapat  “mainstream umat yang menaiki gerbong ijtima ulama bisa kita sebut sebagai muslim masjid. Sedangkan umat yang tidak satu gerbong kita namakan muslim tanpa masjid”.

Menurut saya klaim tersebut problematik pada dua level sekaligus:

 Pertama, Afriansyah keliru menempatkan Kongres ummat Islam (KUI)  sejajar dengan Iijtima’ Ulama (2018-2019). Tentu saja perbandingannya tidak apple to apple. Sebab KUII merepresentasikan kongres mainstream ummat Islam Indonesia yang diikuti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya, sementara  ijtima’ ulama’ lebih merepresentasikan  sekelompok ummat Islam dengan preferensi politik tertentu di perhelatan politik 2019.      

Kedua, Afriansyah keliru meminjam kerangka Kuntowijoyo dalam mengkategorisasi ‘muslim tanpa masjid’ dalam konteks politik 2019. Menurut Afriansyah, kelompok yang tidak ikut dalam gerbong ijtima’ ulama’ disebut sebagai ‘muslim tanpa masjid’.  Di sinilah kekeliruan itu terjadi. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok yang tidak ikut gerbong ijtima’ ulama’ adalah kelompok santri yang terdidik dengan basis keagamaan tradisional (masjid kampung, madrasah dan pesantren).  

Jika Afriansyah kukuh dengan Kerangka Kuntowijoyo, mestinya ia menyadari kekeliruan itu. sebab bukankah generasi muslim tanpa masjid dalam pandangan Kuntowijoyo lahir dari rahim kultur urban yang merupakan gejala perkotaan? dengan demikian, kita bisa memeriksa peta polarisasi umat Islam pada pilpres 2019, bahwa generasi muslim tanpa masjid yang lahir dari masjid-masjid kampus justru lebih banyak mengikuti gerbong ijtima’ ulama dalam pilihan politik 2019.         

Dengan demikian, esai  Kuntowijoyo yang sudah lawas itu akan sangat gagap jika digunakan untuk membaca peta politik dan sosial keagamaan yang terus berubah. Pun demikian, esai  Afriansyah sepertinya  gagal memahami kerangka Kuntowijoyo yang diterapkan secara ‘paksa’ untuk membaca polarisasi ummat Islam dalam kontestasi politik 2019.  Wallahu A’lam

3 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan