Peran para elit politik cukup menentukan jalannya demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Para elit politik dan tokoh bangsa ini harus memberi teladan kepada rakyat, dengan menempatkan rasa kebangsaan dan persaudaraan di atas segala perbedaan pilihan dan pragmatisme politik. Sebab Indonesia adalah tumpah darah kita. Indonesia adalah bangsamu, bangsaku, dan bangsa kita semua

Di penghujung tahun 90-an, wacana tentang “masyarakat madani” (civil society) sangat dominan dalam percakapan politik nasional. Terma “masyarakat madani” pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim (Malaysia). Kemudian di Indonesia dipopulerkan oleh Nur Cholis Madjid (Cak Nur). Tampaknya gagasan ini muncul pada momentum yang tepat, yakni muncul sebagai kritik terhadap otoritarianisme Orde Baru. Oleh karenanya, gagasan ini disambut secara antusias oleh segenap masyarakat akademis Indonesia yang sedang mendambakan kehidupan politik yang demokratis.

Tahun 1996, Cak Nur menulis “Budaya Nasional, Masyarakat Madani,dan Masa Depan Bangsa (disampaikan dalam seminar Majlis KAHMI Jawa Timur, di Surabaya). Cak Nur juga mempublikasikan artikelnya “Menuju Masyarakat Madani” dalam jurnal Ulumul Qur’an No.2/VII/1996. Pasca bergulirnya reformasi 1998, gagasan “masyarakat madani” menjadi semakin moncer dalam penguatan demokratisasi Indonesia. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), misalnya, selaku representasi kalangan Nahdaltul Ulama’ menulis “Masa Depan Demokrasi di Indonesia” (Kompas, 1/9/1998). Kemudian Amin Rais, representasi kalangan Muhammadiyah menulis “Upaya Menegakkan Demokrasi (tabloid Amanat Nasional, 22/10/1998). Cak Nur, Gus Dur, dan Amien Rais merupakan tiga figur representatif civil Islam Indonesia yang mewakili HMI, Nahdaltul Ulama’ dan Muhamadiyah saat itu.

Selain tigah tokoh itu, muncul pula beberapa tulisan para intelektual publik lainnya di antaranya; Soetandyo menulis “Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya Kehidupan Demokratis Dalam Bernegara (Kompas, 31/03/1998), Dawam Raharjo Pembangunan Orde Baru dan Masyarakat Madani (LSAF, 3/091998), Muhammad Hikam, Reformasi dan Pemberdayaan Civil Society (Media Indonesia, Juli 1998) dan tentu masih banyak gagasan dari tokoh-tokoh lain.

Pendulum Wacana Masyarakat Madani
Sebagaimana dinyatakan Anwar Ibrahim, bahwa masyarakat Madani merupakan sistem sosial yang subur dan berasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat madani mesti memiliki empat syarat, yakni: pertama, otonomi; kedua, akses masyarakat terhadap lembaga negara; ketiga, arena publik yang bersifat otonom, dan; keempat, arena publik terbuka bagi semua lapisan masyarakat.

Baca Juga:  NU dan Upaya Diseminasi Islam Nusantara (2)

Sedangkan Ernest Gellner (1925-1995) menjelaskan, civil society meniscayakan adanya ruang dan kebebasan publik. Sebab tugas utama civil society adalah untuk mengimbangi negara dan mencegah timbulnya tirani kekuasaan. Adapun peranan civil society pada hakikatnya bukan pada wilayah perebutan kekuasaan (politik prkatis), melainkan memengaruhi pembentukan opini dan kritik terhadap kebijakan negara melalui proses-proses edukasi, demokrasi dan melalui kebudayaan di tingkat bawah.

Namun kini setelah dua puluh tahun tahun reformasi, pendulum gagasan masyarakat madani bergerak liar melewati ambang batas. Kelompok-kelompok civil society bertumbuh bak jamur di musim hujan. Munculnya kelompok-kelompok Islam baru yang berbasis lokal maupun transnasional justru memunculkan gejala conservative turn, dan kontra-produktif terhadap gagasan civil society itu sendiri. Sederet konflik horizontal berbasis SARA di tahun-tahun lalu seperti di Ambon, Maluku, Bom Bali, dan berbagai penindasan terhadap kelompok-kelompok minoritas di negeri ini menjadi realitas yang ironis di tengah cita-cita reformasi.

Dalam perkembangan politik terkini, gerakan kelompok-kelompok Islam non-mainstream menjelma menjadi kekuatan baru. FPI misalnya, dalam kontestasi politik hari-hari ini cukup diperhitungkan, bahkan popularitas para elit FPI mampu menyaingi elit-elit civil society yang paling berpengaruh di Indonesia seperti NU dan Muhammadiyah. Keterlibatan FPI dan dukungan jama’ah 212 mampu memengaruhi opini publik, baik secara keagamaan maupun politik. Bahkan elit-elit gerakan ini semakin memiliki “posisi tawar” yang moncer, dan menjadi patron bagi oposisi.

Hal lain yang juga turut mewarnai iklim demokrasi dan civil society kita hari-hari ini adalah kasus pembubaran HTI oleh pemerintah. Keputusan itu bagi pemerintah sebetulnya dilematis. Satu sisi, bagi sebagian kalangan, pembubaran itu menunjukkan pemerintahan Jokowi bertangan besi. Tidak menjamin demokratisasi dan perkembangan masyarakat sipil. Di sisi lain, demi dan atas dasar alasan keamanan negara (security state), NKRI harus disterilkan dari toxic, yakni gerakan-gerakan “subversif” yang ingin mengganti Pancasila. Terlepas dari segala kontroversi itu, Indonesia dalam kasus ini, seperti sedang menggunakan perspektif Hegelian, bahwa civil society tidak dapat dibiarkan tanpa kontrol, ia memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan melalui kontrol hukum, administrasi dan politik.

Baca Juga:  Setelah Puasa, Lalu Apa?

Pancasila dalam ancaman “radikalisme agama”?

Dalam konteks Indonesia, hubungan Islam dan Negara memiliki sejarah panjang dan berliku. Meskipun pada akhirnya Pancasila disepakati menjadi dasar negara. Rumusan Pancasila pada awalnya sempat mewakili aspirasi faksi Islam: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’ah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kemudian diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Belakangan ini, Piagam Jakarta dan Pancasila kembali hangat dipercakapkan di ruang publik setelah pemerintah membentuk Badan Pembina Idelogi Pancasila (BPIP) beberapa waktu yang lalu.

Dari perspektif sejarah intelektual, perdebatan tentang Pancasila, utamanya dalam konteks Islam Indonesia pasca dua puluh tahun reformasi, terjadi di antara dua kubu besar: ideologi Islam pro NKRI syari’ah dan Islam kebangsaan. Di masa lalu Masyumi menjadi partai yang menghendaki Islam sebagai dasar negara. Hal itu dapat dilihat dari pemikiran salah satu tokoh besarnya Muhammad Natsir. Namun Masyumi dibubarkan pada tahun 1960 oleh Soekarno. Lalu Masyumi sejak saat itu bertransformasi menjadi gerakan dakwah, yakni DDII. Sanad ideologis gerakan DDII jika dirunut ke belakang maka akan bersambung hingga ke Pan-Islamisme al-Afghani.

Dalam buku Robert Dreyfuss, Devil’s Game: How The United States helped Unleash Fundamentalist Islam, dijelaskan secara genealogis bahwa Al-Afgani adalah godfahter gerakan transnasionalisme Islam, yang melahirkan Muhammad Abduh, lalu Muhammad Abduh melahirkan Rasyid Ridho, lalu Rasyid Ridho melahirkan Hassan Al-banna, lalu Hassan Al-banna melahirkan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin inilah kemudian yang mengilhami gerakan-gerakan Islam di Timur Tengah, bahkan hingga memunculkan al-Sayyid Qutb, al-Maududi dan yang paling bungsu adalah Osama bin Laden.

Di Indonesia, dua ideolog besar Ikhwanul Muslimin; Hasan Al-Banna dan Sayyid Qutb telah sejak lama menjadi referensi keagamaan gerakan-gerakan tarbiyah di kampus-kampus. Belakangan BNPT melaporkan bahwa ada tujuh kampus, yakni UI, ITB, IPB, Undip, ITS, Unair, UB yang diduga “terindikasi” disusupi paham radikal. Tentu laporan BNPT itu bisa diperdebatkan dan tak harus ditelan mentah-mentah. Tapi bahwa gerakan-gerakan tarbiyah memang besar di kampus-kampus umum tersebut. Namun bagaimanapun juga, kampus sebagai marketplace aneka gagasan dan ide tidak boleh direpresi dengan cara-cara fasis. Kampus harus tetap menjadi lokus pertarungan wacana dan kemerdekaan akal.

Baca Juga:  Puasa dan Pesan Eco-religious di Baliknya

Di tengah situasi kepanikan moral tentang masa depan ummat Islam di bawah rezim Jokowi, bermunculan-lah para penceramah virtual (media sosial) dari kelompok Islam non-mainstream yang menyampaikan pesan-pesan apokaliptik; misalnya Indonesia akan bubar, dikuasai asing, dikuasai komunis, Nasionalisme tidak punya dalil, dan anggapan bahwa pemerintah gagal mengelola Negara. Ujaran-ujaran tersebut sebetulnya merepresentasikan ketidakpuasan kalangan ini terhadap Pemerintah. Maka kritik-kritik itu harus dipahami sebagai sesuatuyang alamiah di alam demokrasi.

Pemerintah tidak usah tergesa-gesa menuduh kelompok ini sebagai anti-Pancasila. Kelompok-kelompok yang sangat keras kritiknya terhadap pemerintah sebetulnya menghendaki keadilan, dan juga Islamisasi masyarakat dengan tujuan membendung sekularisme. Semua kegusaran itu akhirnya terakumulasi dalam bentuk keinginan mengganti presiden, yang lalu dikapitalisasi dengan cerdik oleh para elit oposisi.

Atas segala fenomena dan gejala itu, kita masih optimis bahwa demokrasi Indonesia akan terus mengalami kematangan dan semakin dewasa, selama opoisisi tidak menjadi milisi seperti di Timur Tengah. Peran para elit politik juga cukup menentukan jalannya demokrasi dan masyarakat madani di Indonesia. Para elit politik dan tokoh bangsa ini harus memberi teladan kepada rakyat, dengan menempatkan rasa kebangsaan dan persaudaraan di atas segala perbedaan pilihan dan pragmatisme politik. Sebab Indonesia adalah tumpah darah kita. Indonesia adalah bangsamu, bangsaku, dan bangsa kita semua.

Tinggalkan Balasan