Beberapa waktu lalu, saya mengajak Nei; anak perempuan saya, ke perpustakaan kota di daerah tempat saya tinggal. Kawasan perpustakaan itu asri dengan pohon-pohon rindang di pinggir danau, fasilitas cukup lengkap, sarana dan prasarana memadai. Lantai 2 perpustakaan itu memiliki ruang membaca dan bermain untuk anak, di sinilah cerita bermula. Nei bermain dengan dua anak perempuan lainnya yang berumur sekitar 3 tahun, 16 bulan lebih tua dari usia Nei. Mereka tampaknya bersaudara, memakai baju sama hitam dengan hijab menjuntai hingga ke pinggang, berbeda jauh dengan gaya busana yang dikenakan Nei. Mereka datang dengan ibu yang sedang asyik membaca di sudut ruangan. Tidak ada cerita yang spesial untuk ditulis dari peristiwa bermain para anak ini selama satu jam berlalu. Mereka saling berkomunikasi dengan bahasa mereka sembari terus bergonta-ganti permainan; boneka – balok susun –mandi bola – trampolin. Semua biasa saja hingga kami menuju ruang membaca anak. Ya, kami; Nei, saya dan 2 anak tadi. Di dalam ruangan, tepat di depan rak coklat yang berisi buku-buku cerita anak bergambar, Nei menunjuk satu buku yang (kira-kira tepatnya) berjudul “Bapak Guru Singa”. Nei memberi isyarat kepada saya untuk membacakan buku tersebut secepatnya. Saya kemudian membaca buku itu, membuka lembar demi lembar dari halaman buku, sampai pada sebuah plot cerita dialog antara pak guru dengan para muridnya. Dialognya berisi tentang sang guru yang mengajak para murid bernyanyi. Ketika di bagian cerita “bernyanyi” ini, dua anak perempuan berhijab tadi seolah menginterupsi saya dengan mengatakan “eh, gak boleh nyanyi”. Apa?? Kenapa harus ada interupsi ketika membaca buku cerita fiksi. Saya terdiam sesaat, dan kemudian menjawab interupsi kedua anak tadi “gak apa-apa kakak, adek Nei boleh bernyanyi kok”, sambil saya mengajak nei bernyanyi lagu yang ia suka ‘cicak-cicak di dinding’. Kedua anak tadi tersenyum saja memperhatikan Nei bernyanyi terbata-bata satu-dua kata. Singkat cerita, ternyata kedua anak berhijab menggemaskan ini didoktrin oleh orang tua mereka untuk tidak bernyanyi karena pertimbangan agama.

Baca Juga:  Penolakan Ustad Firanda Andirja: Problem Akal Sehat dan Hati Nurani

Sepulang dari perpustakaan, saya terus berpikir bagaimana jadinya Nei jika saya juga melarangnya untuk bernyanyi di masa-masa sikapnya yang menggemaskan ini?

Saya ingin menggiring cerita Nei dan dua temannya tadi pada persoalan demokrasi, toleransi dan ruang publik. Dari peristiwa ini, ada sebuah negosiasi antara ideologi eksklusif dengan ruang publik yang bebas. Ideologi mereka (yang meyakini bahwa menyanyi itu buruk) harus tersampaikan oleh siapa saja di depan ruang publik terbuka. Demokrasi memberikan ruang pada siapapun dan apapun, termasuk kepada ideologi yang menentang demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga memberikan kesempatan bagi siapapun   untuk berserikat dan menyampaikan pendapat. Lebih dari itu, antar perserikatan juga dipersilahkan berkompetisi dan meraih simpati sebanyak-banyaknya dari masyarakat lain. Bayangkan jika ideologi eksklusif tadi yang memenangkan jumlah suara terbanyak dari masyarakat. Akankah mereka masih memberikan kebebasan dalam porsi seimbang kepada orang lain yang berbeda?

Pasti, letak permasalahannya nanti ada pada sebuah kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh pemangku kebijakan. Jika suatu kebijakan dirumuskan oleh “mereka” yang ekslusif, pertimbangan yang digunakan tentu berlandaskan kesucian dan kebenaran agama. Jadi, sesiapa yang melawan atau sekadar mengkritisi kebijakan tersebut, berarti dianggap telah meragukan kebenaran agama. Misalnya, ketika saya menolak program pemerintah daerah mengenai baca tulis al-Quran, apakah saya sudah barang tentu menolak Islam? Ketika saya tidak menyukai salah satu tokoh Muslim, apakah berarti saya membenci Islam?? Mereka tampaknya tidak/belum bisa membedakan antara agama dan keagamaan, antara nilai dan tafsir, universal dan partikular, ataupun hanya sekadar membedakan antara manis dan gula. Hal ini yang membuat kenapa saya tidak terlalu setuju dengan siapapun yang membawa narasi keagamaan absolut di dalam alam demokrasi. Sekali lagi, narasi yang absolut, bukan narasi keagamaan yang bisa diperdebatkan.  Dalam situasi inilah toleransi masyarakat demokratis diuji. Haruskan mereka toleran kepada mereka yang menyuarakan intoleransi?  

Baca Juga:  Selamat Hari Raya Idulfitri

Kondisi semacam ini sudah lebih dulu banyak ditulis oleh beberapa sarjana, misalnya Graham Fuller dan Francis Fukuyama (1992). Mereka berpendapat bahwa kebebasan di era demokrasi, suatu saat, justru membawa pada jebakan demokrasi (democracy trap). Jebakan demokrasi ini ada ketika para penolak demokrasi memanfaatkan nalar, kondisi dan instrumen-instrumen demokrasi justru untuk menghancurkan kebebasan dan keterbukaan.  

Kembali ke kisah Nei dan dua temannya, jujur saya terus berpikir bagaimana harus mengajarkan Nei nanti untuk menjawab mereka yang melarangnya bernyanyi (atau aktifitas-aktifitas baik lainnya) dengan argumentasi agama yang saklek. Saya belum punya jawaban yang pasti. Biarlah proses ini berjalan sesuai dengan kematangan berpikir Nei nantinya. Namun, saya akan menanamkan pada Nei bahwa narasi agama sebagai pertimbangan kebijakan publik itu tidak terlalu/selalu baik. Satu lagi, saya akan mengajarkan pada Nei kelak bahwa kita memang harus toleran, tapi bersikap toleran pada tindakan intoleransi adalah bentuk toleransi terburuk. Mungkin juga, dalam nuansa demokratis, bersikap intoleran terhadap tindakan intoleransi adalah bentuk intoleransi terbaik.

Tinggalkan Balasan