Hiruk pikuk kontestasi politik melalui Pileg dan Pilpres 2019 cukup menguras energi dan menyita perhatian hampir semua orang di Republik ini apatahlagi masyarakat di Sumatera Barat. Emosi urang awak seakan “diago” dengan aksi boikot masakan Padang oleh beberapa kalangan hanya karena salah satu paslon kalah telak di daerah ini, sehingga suasana menjadi semakin riuh. TAPI orang Minang mungkin sebagian lupa bahwa bulan Mei 2019 ini adalah momen penting dalam rangkaian sejarah “penjajahan” asing di kampung halaman mereka. Penulis sendiri juga menunggu-nunggu jika ada pihak yang mengulas peristiwa ini namun bulan Mei pun akan berlalu tampaknya memang “terlupa”. Maka, penulis buatlah catatan ini.

200 tahun lalu tepatnya di bulan Mei 1819, boleh dikatakan Minangkabau mulai dijajah secara “resmi” oleh Belanda ketika Inggis yang berencana menjadikan “Maninkabo” jajahannya terpaksa berundur kemudian menyerahkan kepada Belanda sebagai bagian klausul perjanjian dalam London Convention 1816. James du Puy (1758 – 1823) Residen Belanda di Padang semenjak bulan Mei 1819 ini secara aktif melakukan usaha penguasaan wilayah Minangkabau secara keseluruhan baik wilayah “pasisia” yang selama ini tempat mereka berdagang sampai ke “darek” pedalaman Minangkabau. Hal itu terlihat dari surat-surat James du Puy kepada Gubernur Jendral Belanda di Batavia yang mendesak untuk menempatkan kekuatan militer di Simawang menduplikasi strategi Raffles tahun sebelumnya di bulan Juli 1818 dengan menempatkan 100 orang “Sepoy” bersenjata lengkap di Simawang saat menutup ekspedisinya ke Pagaruyuang dan Suruaso.

Usaha James du Puy membuahkan hasil, tidak sekedar menempatkan kekuatan militer bahkan Istana Pagaruyuang “menyerahkan” mandat wilayah utama kerajaan Minangkabau kepada Belanda, mulai Pagaruyuang, Suruaso, Sungai Tarab dan “sisa-sisa tanah kerajaaan Maninkabo” sebagai kompensasi dari komitmen Belanda untuk menghadapi gerakan Paderi. Penyerahan kuasa tersebut dimaterai antara James du Puy dengan kemenakan Raja Alam Minangkabau terakhir Sultan Alam Bagagarsyah pada tanggal 10 Februari 1821.

Baca Juga:  GERAKAN PEREMPOEAN HINDIA(Oleh Rohana Kudus)

Penulis tidak akan membicarakan kelanjutan apa dan bagaimana Belanda menjajah Minangkabau setelah Mei 1819, hanya ingin menyampaikan beberapa pemikiran berkaitan fenomena “cut off the past” di tengah masyarakat kita hari ini, tidak satu dua momen sejarah penting terlewatkan begitu saja karena sikap abai kita kepada sejarah, mungkin akibat kesibukan pemenuhan ekonomi dan sebab lain sebagainya.


Dari Literatur ke Memori Kolektif

“Jangan lupakan Sejarah” kata Bung Karno, jargon yang mungkin sering kita dengar tapi realitanya sejarah masa lalu terus saja dilupakan satu persatu, bahkan yang terdekat dan terjadi di tempat sendiri. Tak jarang ketika penulis mendiskusikan tema-tema sejarah tertentu, respon dari kolega dan kawan menyatakan, “Ooo, pernah ada peristiwa seperti itu ya? Ironis.

Banyak alasan dan penyebab terjadinya keadaan demikian dan yang ingin penulis soroti adalah faktor bahwa peristiwa-persitiwa sejarah hanya tertinggal dalam lembaran-lembaran buku dan berputar-putar diskusinya di kalangan akademisi saja. Maka, perlu rasanya usaha-usaha untuk membawa lebih banyak lagi peristiwa sejarah dari literatur kepada memori kolektif melalui berbagai medium. Dari sekedar bahasan akademik kepada konsumsi publik yang lebih luas. Bagaimana caranya? Mungkin ini salah satu yang bisa dilakukan. Momentum 200 tahun bermulanya penjajahan Belanda di Minangkabau cara mengingatinya yang paling mudah adalah memvisualisasikan melalui monumen peringatan sejarah kemudian dikemas menjadi destinasi wisata.

Parada Harahap, seorang jurnalis era kolonial yang dijuluki “King of the Java Press“ dalam bukunya “Dari Pantai Ke Pantai; Perdjalanan ke Soematra October – Dec 1925 dan Maart – April 1926” menyebutkan bahwa di Muaro dekat gedung Raad van Justitie terdapat satu batu peringatan 100 tahun kembalinya Belanda ke Padang tahun 1819 – 1919 yang dibuat oleh Sarekat Adat Alam Minangkabau (SAAM). Masih di lokasi yang sama, ada beberapa monumen sejarah lainnya seperti hikayat Sumatra Barat dari zaman ke zaman, Tugu peringatan Djenderaal Medjelis, seorang pemimpin Belanda yang sukses gemilang dalam perang Bondjol sehingga dia mendapat promosi jabatan menjadi Gouverneur di Padang tahun 1849. Di depan gedung Javasche Bank turut dibangun tugu mengenang Hoofd inginieur W. H. de Greve penemu tambang Batu Bara Ombilin. Tugu peringatan menarik lainnya adalah monumen Jong Sumatranenbond, perkumpulan pemuda Sumatra, monumen tersebut dibangun sebagai peringatan satu tahun kongres pertama Jong Sumatranenbond. (lih foto)

Baca Juga:  Lilik

Penulis pernah mencoba menelusuri perkiraan lokasi monumen dan situs-situs sejarah diatas ke Muaro tapi satupun tak berjumpa, pernah di tanya juga ke beberapa senior di Sumatera Barat memang sudah tidak ada lagi. Nah, kenapa tugu peringatan dan monumen sejarah ini tidak dilakukan rekonstruksi kembali? Di Muaro dan Batang Arau hari ini yang ada sedikit kesan sejarahnya adalah Jembatan Siti Nurbaya, padahal tidak ada akar sejarah antara nama dengan sejarah jembatan itu sendiri.

Paling tidak tugu peringatan Jong Sumateranenbond dan Peringatan 100 tahun Belanda datang kembali ke Padang kemudian menjajah Minangkabau darek dan pasisia layak dipertimbangkan untuk dibangun kembali karena ada aspek sejarah yang riil sebagai wawasan dan pembelajaran bagi generasi hari ini dimana tahun ini momentumnya sangat sesuai, tepat 2 abad. Setidaknya ada dua pengajaran dari dua monumen tersebut jika dilakukan rekonstruksi kembali.

Pertama; Monumen 200 Tahun Belanda kembali ke Padang mengajarkan bahwa Minangkabau dijajah “hanya” 126 Tahun dari tahun 1819 sampai 1945. Sebelum tahun itu Minangkabau adalah negeri merdeka. Jikapun kekuatan asing Eropa seperti Portugis, Inggris dan Belanda sebelumnya hanya bersaing dominasi perdagangan di daerah pasisia. Hal ini juga akan memperbaiki persepsi generasi muda bahwa orang Minang tidaklah dijajah 350 tahun seperti yang selama ini diajarkan di sekolah-sekolah.

Kedua; Monumen peringatan Kongres Jong Sumatranenbond menjelaskan bahwa gerakan pemuda nasional Indonesia juga ditentukan daerah ini yang kemudian turut menjiwai gerakan pemuda nasional Indonesia. Tentang batu peringatan ini Parada Harahap menulis,

“Soedah berkali-kali saja katakan dalam toelisan-toelisan jang telah laloe, dari semendjak Bengkoelen sampai kemari, beberapa batoe peringatan jang saja djoempai, kesemoenja itoe tak menarik benar kepada hatikoe ini. Tetapi pemandangan saja di tanah lapang dedat Moeara Padang ini ada membangoenkan pikiran-pikiran saja lebih kentjang, kerena batoe peringatan jang ada disini lebih banjak mengandoeng erti daripada segala batoe2 jang kedapatan dimana-mana ……….. “itoelah sebabnja saja katakana batoe peringatan J.S.B (Jong Sumatranenbond: pen) itoe besar ertinja dalam hikajat Sumatra dimasa datang. Seolah-olah batoe itoe pandai “berkata” ……, memang itoelah poela perloenja ia dirikan dari sebab itoe ia dinamai batoe peringatan soepaja segala jang memandangnja teringat akan riwajat jang diperingati batoe itoe!”

Baca Juga:  Tasawuf dan Perkembangannya: Menelusuri jejak Tarekat di Mandailing Natal

Di Kota Padang hari ini, destinasi wisata yang berbasis Sejarah masih sangat minim (sejauh pengamatan penulis) jadi ini yang penulis maksud dengan membawa pengetahuan sejarah keluar dari literatur menjadi memori kolektif melalui usaha dan usulan diatas. Kita lihat saja destinasi wisata di luar negri seperti di Eropa, aspek sejarah peninggalan masa silam sangat dominan sebagai penarik wisatawan untuk datang.

Juli 2018 silam, penulis pernah mengusahakan satu proposal kepada beberapa pengambil kebijakan di Sumatera Barat dalam usaha menjadikan wawasan sejarah menjadi memori kolektif masyarakat tersebut dalam kemasan program pariwisata dengan membuat napak tilas 2 abad Ekspedisi Thomas Stamford Raffles di Minangkabau 1818-2018, dimana artikel ikhtisar cerita ekspedisi Raaffles dari buku Memoir of the Life and Public Services of Sir Thomas Stamford Raffles sebelumnya penulis telah kirimkan ke salah satu koran di Sumbar. Tapi karena satu dan lain hal, usaha itu tak menjadi. Melalui artikel ini penulis sekali lagi mengetuk usaha tersebut mudah-mudahan menjadi pemikiran buat stakeholder terkait di Sumatera Barat. Semoga.

Tinggalkan Balasan