Kami membutuhkan kartu pendidikan baru

PEMBUKAAN UUD 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan utama negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa “kehidupan kerohanian bangsa” memiliki arti yang sama dengan istilah “pendidikan”.

Pendidikan adalah bantuan agar seseorang tumbuh sebagai pribadi yang berkualitas, yaitu sebagai pribadi yang ingin berkembang dalam segala dimensinya: fisik, intelektual, emosional, moral, spiritual, dan sosial.

Bahkan orang-orang yang bertanggung jawab, kreatif dan mampu membangun relasi dan kerjasama dengan orang lain

di tengah alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Karyawan yang berkualitas adalah kunci terpenting untuk kemajuan. Banyak negara di dunia seperti Jepang dan Singapura memiliki sumber daya yang terbatas, tetapi telah berhasil mencapai kemajuan ekonomi dan menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya karena kegiatan pembangunan didukung oleh orang-orang yang berkualitas.

Harus diakui manusia, atau di Indonesia sering direduksi menjadi Sumber Daya Manusia (SDM), belum mumpuni.

Di Asia Tenggara sendiri, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada kategori yang relatif rendah.

Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) memberi Indonesia skor 0,707. Dengan skor tersebut, Indonesia menempati urutan ke-6 se-Asia Tenggara.

Padahal, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Indonesia dalam beberapa tahun terakhir meningkat. Pada 2019, IPM Indonesia mencapai 71,92, meningkat 0,53 poin atau 0,74 persen dari 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Namun, peningkatan ini tidak cukup mencerminkan bahwa kualitas sumber daya Indonesia sudah tinggi.
Kebebasan untuk belajar

Rendahnya kualitas sumber daya manusia tentunya berkaitan dengan sistem pendidikan nasional.

Ternyata, sistem pendidikan kita masih tertinggal dari negara lain.

Padahal, sistem pendidikan nasional kita diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 dalam Undang-Undang (UU) bahkan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Namun, mandat ini tidak cukup untuk menginspirasi desain, penyampaian dan evaluasi pelatihan di bidang ini. Akibatnya, lembaga pendidikan kita kurang mampu menghasilkan lulusan tenaga terampil yang kompeten dan berdaya saing di pasar kerja global.

Selain itu, masyarakat Indonesia cenderung kurang nasionalis, kurang inklusif, dan enggan menerima perbedaan (kurang inklusif). Hal ini mendorong pemerintah untuk mengajukan proposal untuk merevisi undang-undang tentang sistem pendidikan nasional.

Usulan revisi undang-undang sistem pendidikan nasional yang digagas pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim masih dalam pembahasan Komisi X DPR.

Maksud dari revisi undang-undang tersebut terkait dengan program dan tujuan Kebijakan Belajar Gratis untuk melanjutkan dan mencapai semua tujuan selama 15 tahun ke depan.

Konsep pembelajaran Merdeka paling cocok menggunakan metode pembelajaran sebelumnya sebagai filosofi perubahan. Karena di Merdeka Learning terdapat otonomi dan kemandirian bagi sekolah, guru dan siswa untuk menentukan sendiri jalur yang terbaik dalam proses pembelajaran.

Dengan demikian, Merdeka Learning merupakan proses yang memanusiakan manusia dan tidak menjerumuskan manusia pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), perubahan gaya hidup, dan perkembangan media sosial.

Menurut Menteri Nadiem, revisi UU Sisdiknas memuat 11 tujuan yang menjadi inti dari Kemerdekaan Belajar 2020-2035, terdiri dari enam tujuan pada kategori pendidikan dasar dan menengah, dua tujuan pada kategori pemerintahan dan tiga tujuan dalam kategori pelatihan kejuruan dan pendidikan tinggi.
Peta jalan pendidikan

Salah satu tujuan revisi UU Sisdiknas adalah untuk membuat roadmap pendidikan, atau disingkat peta pendidikan. Hal ini diperlukan agar terciptanya cakrawala yang jelas dalam rangka penyiapan bangsa dan pembinaan aktor-aktor nasional masa depan.

Menurut penulis, kartu pendidikan baru harus menekankan kemanusiaan. Artinya pendidikan dikembangkan karena siswa, guru, dan orang tua adalah orang-orang yang di dalamnya semua dimensi kepribadiannya utuh, bukan sebuah kotak yang hanya perlu dimasuki dengan pengetahuan dan keterampilan.

Dengan sikap demikian tidaklah cukup bahwa perhitungan pendidikan hanya didasarkan pada ruang lingkup kecerdasan dan keterampilan, yang semata-mata didasarkan pada ekonomi, politik dan budaya.

LIHAT JUGA :

https://www.dosenmatematika.co.id/
https://pendidikan.co.id/
https://www.kuliahbahasainggris.com/
https://www.sekolahbahasainggris.co.id/
https://www.ilmubahasainggris.com/
https://www.kakakpintar.id/
https://ruangseni.com/
https://jurubicara.id/
https://www.i4startup.id/
https://minglebox.com/