Harus diterima, membicarakan zakat, maksudnya harta benda yang wajib diinfakkan Muslim kepada orang yang berhak menerimanya, sangat menyenangkan. Namun itu tidak mudah melakukan apalagi mengelolanya secara benar. Itu karena zakat ini menyentuh secara langsung persoalan-persoalan ego ataupun gengsi alamiah manusia siapapun dia, yakni harta benda yang tentu saja dimiliki dengan cara yang diperoleh secara berpeluh bahkan mungkin saja hingga mati-matian dalam artian khiasan ataupun nyata demikian adanya.

Itulah alasanya, kajian Zakat ini tidak hadir dari sisi teknis tetapi lebih pada pemaknaan kritis atasnya. Lagipula terkait dengan riset mengenai sejarahnya di Indonesia sudah pernah didisertasikan oleh Amelia Fauzia di Universitas Melbourne Australia 2013 silam. Itu dibukukan dalam Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia, Leiden and Boston, Brill 2013. Dan, dari ngaji Zakat dari mata politik, Hilman Latief awak muda Muhammadiyah Djoga pakar di bidang ini. Baca bukunya Politik filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil, Yogyakarta: Ombak, 2013.

Bagaimanapun perdebatannya, Zakat dalam ajaran Islam adalah wajib. Karena ini adalah rukun Islam ke empat. Apalagi, zakat berguna bagi umat Islam. Misalnya itu berguna secara agama (diniyyah), akhlakul (khuluqiyah) dan kesosialan (ijtimaiyyah).

Tokoh Islam internasional saat ini yang masih sehat yang kerap dirujuk misalnya Yusuf Qardhawi. Ia dalam bukunya Musykilah Al Faqr Wakifa ‘Aalajaha al Islam masudnya Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan diterjemahkan Bambang W, terbit di Jakarta oleh Gema Insani Press, 1996, 87, 92-95.

Qardhawi tegas menyuratkan bahwa Zakat hanya mungkin berhasil jika dipraktekkan dalam masyarakat Islam yang berpegang teguh pada sistem Islam baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, maupun politik.

Saya senyum membaca ini, tampak jelas ideologi Islamisme dibalik ujaran yang bermaksud baik tersebut. Secara kritis otak saya membaca itu, bahwa ternyata memang benar, Zakat itu tidak akan terlakukan dan terkelola entah sampai kapan pun di Indonesia jika hanya dirujukkan kepadanya.

Qardhawi, karena ia, secara tersirat sudah menghendaki negara ini diubah dahulu sistemnya. Nah, saya kira itulah persoalannya. Memang, saya sendiri sadar bahwa Qardhawi tidak mewakili Islam secara bulat. Dalam demokrasi memang one man one vote, tetapi dalam hukum Islam one man only one vote saja.

Meskipun demikian, satu sisi, Qardhawi juga harus tetap bisa dilihat berada dalam upaya seorang ahli yang mencoba untuk menawarkan kontribusi pemikiran Islam atas kerumitan pelaksanaan dan pengelolaan Zakat.

Terlepas dari kerumitan itu, sebagai anak bangsa, saya optimis saja, karena justru harus lebih percaya pada ketentuan Firman Allah soal Zakat. Banyak dalil soal berzakat dalam Al-Qur’an. Sebut saja, Surah Al-Baqarah ayat 177, Al-Ma’idah ayat 55, At-Taubah ayat 5, 34-35, Al-Mu’minun ayat 1-4, An-Naml ayat 2-3, Luqman ayat 3-4, serta Fushshilat ayat 6-7.

Hukum Wajib
Tiap Muslim diwajibkan memberikan sedekah dari rezeki yang telah dikaruniakan Allah. Artinya, Zakat bukan hasil rampasan, bukan hasil tipuan dan juga bukan bersifat money laundry.

Diintip dari sejarahnya, Zakat awalnya bersifat pemberian untuk bersedekah. Artinya, itu bersifatnya bebas, tidak wajib dan sementara. Namun, pada kemudian hari, umat Islam diperintahkan untuk membayar zakat yakni setelah Rasulullah Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Masa itu harus ditempatkan dalam upaya Nabi untuk membangun kota baru, masyarakat baru dan agama Islam di era awal yang tentu saja membutuhkan finansial dan kedermawanan umatnya secara ikhlas. Artinya, itu wajib Zakat menjadi wajib hukumnya sejak tahun 662 M, maksudnya sesudah Kristus lahir.

Baca Juga:  Islam dan Kosmologi Perempuan

Pengelolaan kewajiban itu muncul dengan niat mulia yang ada dalam diri Nabi Muhammad SWA agar bagi mereka yang kaya untuk rela dan bersedia untuk meringankan beban kehidupan mereka yang miskin. Oleh sebab itu ,Zakat adalah hukum wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dalam perkembangan Islam di kemudian hari, Zakat justru diterapkan dalam kompilasi hukum negara-negara Islam maupun bagi Muslim yang berdiam di negara Barat sekalipun. Tetapi, harus dipahami, kompilasi hukum Islam itu hadir dalam rangka pengaturan pemberian zakat, khususnya mengenai jumlah zakat tersebut bukan pajak Islam dan bukan pula intervensi dalam makna tiranik.

Meskipun memang, diintip dari pintu hukum Zakat yang melkukan penetrasi ke dalam formal kita di Indonesia khususnya pasca 1998, pada akhirnya konstitusi Indonesia justru menjadi lebih Quranik.

Saya senang dengan masuknya hal-hal Quranik dalam hukum atau konstitusi Indonesia, namun saya bersenangnya ada dalam upaya untuk menunjukkan bahwa Indonesia ini akomodif terhadap hukum agama Islam yang oleh mata kaum teror selalu meyakini, negara ini TOGHUT, belum atau tidak islami versi kaumnya. Astafirullah.

Huh, untuk meregangkan saraf, saya mundur sejenak. Kajian ini muncul atas permintaan Mas Sule asli Orang Bantul Djogja yang beberapa bulan kemaren itu riuh soal beberapa hal.

Misalnya Seniman Katolik “dipersulit” membelanjakan uang pribadinya sendiri untuk kontrak rumah di Bantul. Mayat, maksudnya tubuh orang Kristen yang sudah mati ternyata masih dianggap sanggup untuk mengganggu orang hidup hanya bila dikuburkan di pemakaman Islam. Dan, ada juga satu kasus salib di tanah pekuburan orang mati pada dirusakin segala. Aneh ya, dalam keadaan tidak tenang, ternyata bagi kelompok tertentu justru orang mati masih beragama dan mengganggu pula. Alamak.

Itulah Bantul, meski tidak semuanya kayak gitu, satu daerah di Djogja yang taon 2005 silam dipapar gemba bumi hingga “mematikan” sejumlah orang. Baik itu Muslim dan Kristen ataupun Katolik banyak bermusibah meski tak bermusuhan. Dan, oleh karena welas asih kemanusiaan saja, akhirnya banyak bantuan datang ke masyarakat sana.

Anehnya, ketika terjadi kekalutan manusia dampak langsung dari musibah itu, khususnya di beberapa minggu awal, sependengaran saya yang ikut di sana bersama kawan-kawan dari Colorado, Australia, Korea Selatan, tidak terlalu ada orang yang mempersoalkan, apakah “isi kardus indomie.” Atau pun berkardus-kardus softek yang dibagikan kang Udin, Ki Ageng Pandesi teman kuliah di UNY Yogyakarta saat itu yang datang dengan pandangannya berbasis fiqih feminism/gender juga tidak diributkan. Apakah bantuan itu datangnya atau fabriknya dari si kafeeerrrr atau bukan?

Hus, jangan terlalu jauh bang. Tulisan sebelumnya membuat tegang lagi sarafnya bang! Maaf, saya lagi geram. Ki..ki..

Kembali ke Mas Sule, maksudnya, Muhammad Makro Maarif Sulaiman. Ia dalam WAnya bilang ini: “Hehe usul bang besok abang kalau nggak keberatan mengulas tentang zakat, infaq dan sodaqoh. Soalnya ini lagi masa orang Muslim yang sudah berkecukupan hartanya buat bayar zakat.”

Baca Juga:  Mengaji “Nikah Beda Agama”

Mari kita kembali untuk mengaji zakat saja.
Zakat di bahasa Arab tertulis زكاة dilafalkan zakah. Secara teknis peristilahan itu adalah harta tertentu yang “wajib dikeluarkan” maksudnya diberikan secara sukarela dan iklhas oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sabar yah, kategori berhak ini akan saya kaji juga. Meskipun itu tidak gampang.

Dan, dari segi teknis bahasa zakah juga berarti ‘bersih’, ‘suci’ sebagai hakikat pelaksanaannya. Memang dalam artian itu, memberikan zakat kepada orang lain oleh ajaran Islam dikaitkan dengan makna sakralitas.

Entah apapun itu, saya sendiri merasa itulah saah satu kehebatan ajaran Islam di sini. Sedari awal, Ia telah mengantisipasi kerumitan untuk melakukan dan mengelola harta benda milik manusia dengan satu standar tegas. Melakukannya hanya atas dasar dan atas batas-batas bersih dan suci.

Ketentuan ‘bersih’, ‘suci’ itu otomatis seakan hendak memotong urat nadi ego ataupun ketamakan yang ada dalam daging manusia. Memang, Muhammad Iqbal mendaftarkan sedikitnya ada tujuh tujuan dan hikmah dari zakat. Dua diantaranya adalah, memobilisasi kedermawanan sebagai satu sikap dan sifat filantrofik dalam diri Muslim, dan meluputkan Muslim dari cinta atas benda-benda duniawi belaka. Dua hal itu ada atas pembacaannya terhadap Firman Allah dalam Surah Surah Ali Imran ayat 92, 133-134, Surah al-Baqarah ayat 95. Baca lagi, Muhammad Iqbal, Dinar Solution, Jakarta: Gema Insani Press, 2008, 150-154.

Siapapun pelaku, apapun strata sosial si penzakatnya, maka wajib berlaku bersih dan suci dalam berzakat. Masya Allah. Dan kehebatan lainnya, zakah ditandaskan sebagai ketentuan hukum Islam, katakanlah menjadi syariat Islam bahwa Zakat merupakan rukun keempat dari rukun iman agama Islam. Subhanallah.

Kategori.
Umumnya hanya ada dua jenis Zakat. Satu Zakat fitrah. Ini wajib diikhlaskan oleh Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Secara umum diketahui bahwa besar zakat ini setara dengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok. Dua, Zakat maal (harta benda). Ini diberikan oleh Muslim sekaitan usaha ekonomi. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Saya tidak menerangkannya karena bukan pelaksana teknis.

Dalam Surah at-Taubah ayat 60 ada delapan pihak yang berhak menerima Zakat. Mereka adalah:

Satu, kaum fakir yakni mereka yang memiliki beban kehidupan yang nyaris tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup secara mandiri.

Dua, kaum miskin yakni kaum sukūn (سُكُوْنٌ), yang tidak ada perubahan pada hidupnya, meskipun telah berupaya tetap saja begitu penderitaan hidup mereka. Ada saja mereka memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.

Tiga, kaum amil,yakni mereka sebagai panitia, katakanlah petugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Ternyata, mereka juga berhak terhadap zakat.

Empat, kaum mu’allaf yakni mereka yang “baru hijrah ke Islam pertama kali dalam hidupnya. Mereka ini disantuni kebutuhan hidupnya. Dan zakat itu bersifat bantuan sementara dengan tujuan untuk memelihara iman untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya bukan tanda kelemahan atau kefakiran atau kepapaan.

Baca Juga:  Islam (di) Salatiga: Manajemen Ruang dan Perkembangan Kota

Lima, dahulu ketika masyarakat Islam di kawasan Timur Tengah di mana Islam baru terbetuk pada masa awal ada kaum hamba atau budak. Mereka diberikan zakat dalam upaya memerdekakan dirinya.

Enam, kaum gharimin yakni mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang sifatnya halal, tetapi pada akhirnya tetap tidak pernah sanggup untuk memenuhinya melunasinya, tetapi, ini bukan alasan investasi karena kelompok penerima zakat adalah orang yang memang dalam keadaan bukan akibat dari tindakan.

Tujuh, kaum fi sabilillah yakni yang dahulu ikut berdakwah dan berjuang hingga bersedia martir di jalan Allah. Dahulu ini misalnya diyakini Muslim ada dalam situasi penyebaran Islam dan peperangan Islam yang merespon, bukan dalam artian memerangi di masa modern, seperti terorisme ataupun perbuatan jahat namun seenaknya untuk mengatas namakan Islam.

Delapan, kaum ibnus sabil, yakni mereka yang kehabisan biaya di perjalanan, namun dalam situasi musyafir di dalam pemahaman masyarakat Islam awal, bukan karena mudik atau karena alasan piknik untuk bersenang-senang.

Selain delapan itu, ada juga keharaman, maksudnya larangan untuk menerima zakat bagi sejumlah orang. Misalnya orang kaya dan orang yang masih memiliki tenaga, hamba atau budak yang sudah berpenghasilan tetap dan makin berkembang usahanya sehinggga sudah mandiri dalam nafkah sendiri, keturunan Nabi Muhammad SAW atau biasa disebut juga sebagai ahlul bait, Habaib, serta orang yang sedang dalam tanggungan dari orang yang berzakat, misalnya anak dan istrinya. Kelompok ini justru akan mendapatkan hukum ketika ketahuan masih menerima zakat.

Narasi Rujukan.
Jika merujuk pada alhikayat Islam, maka tampaknya Zakat merupakan hak Allah yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu atas harta benda orang kaya untuk dishare kepada fakir miskin. Mislanya dalam sebuah Hadis Riwayat Jamaah, ada satu tempo di mana Nabi Muhammad mengutus Mu’adz bin Jabal bersama Abu Moosa Ash’ari ke Yaman.

Nabi berujar sebagai tupoksi bagi Mu’adz: “beritahukanlah kepada mereka (masyarakat “the have” Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka (masyarakat miskin Yaman.)”

Teknis kerjanya adalah Mu’adz dan Moosa wajib menzakati satu ekor anak sapi jantan ataupun betina berusia satu tahun dari tiap tigapuluh ekor sapi. Dari setiap orang dewasa atau akil baligh wajib dizakati satu dinar. Baca lebih lengkap Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram, terjemahan Fahmi Aziz, Rohidin Wahid, Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015, 328, S. Athar Husain, Prophet Muhammad and His Mission, Mumbai, IN: Asia Publishing House, 1967, 59.

Hikayat itu kerap kali dijadikan dalil sahih sebagai juresprudensi untuk mengambil sebagian Zakat harta orang yang kaya dengan tujuan mulia agar diberikan kepada kaum papa yang hidup di antara masyarakat Islam.

Ingatlah, para penerima ini bersifat bantuan sementara yang bertujuan untuk mendidik. Sehingga si penerima Zakat di kemudian hari mereka akan melaksanakan hal yang sama seperti yang pernah diterimanya. Zakat bukan sebagai upaya atau suasana yang bersengaja untuk menjerumuskan orang si penerima hidup dalam keadaan pasrah saja.

Dan, ingatlah pula para pemberi Zakat bukan sebagai tanda keistimewaan sosial. Sehingga, si penzakat merasa memiliki hak istimewa untuk mengatur-atur si penerima dan si pengelola. Berilah maka kamu akan diberi Allah, bukan aturlah kembali pemberian yang sebelumnya diperoleh dari Allah. Karena, seluruh dalil pelaksanaan Zakat yang ada didaraskan atas kebersihan dan kesucian niat meskipun mungkin saja penerima dan pengelolaannya masih saja buruk.

Kenapa masih harus wajib berzakat di zaman satelit online ini? Saya mengamati pentingnya itu karena melaksanakan Zakat selain soal teknis, ia juga sebagai bukti nyata bahwa Islam memang hadir untuk melayani umat manusia. Itu tepat seperti ujaran dari Hilman Latief dalam bukunya Melayani Umat: Filantropi Islam dan Ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis, Jakarta: Gramedia, 2010.

Zakat meskipun ada dalam kerangka filantropis atau kedermawanan, namun yang tidak boleh diabaikan bahwa itu satu pelayanan yang ideologinya adalah untuk mensejahterakan yang bukan terjadi untuk menjadikan si penerima tetap merasa aman atau betah tinggal dalam mental maupun keadaan tidak sejahtera. Sebaliknya, para pemberi Zakat, agar tidak merasa lebih dari si penerima, mampu untuk memberi atas kelebihan harta benda semata.

Tinggalkan Balasan