Realitas Islam hari ini tak bisa diceraikan dari relung sejarah masa silam. Dan, tulisan ini hendak menunjukkan bagaimana proses kehadiran Islam di kawasan urban Indonesia dengan menilik dari kota Salatiga Jawa Tengah. Pada masa kolonialisme Belanda, masyarakat Tionghoa dan Kristen sengaja dialokasikan untuk menempati ruang-ruang strategis urban Salatiga. Sebaliknya, ketika masa penjajahan semakin brutal, banyak masyarakat Islam tertawan  di ruang-ruang interniran dan sebagian besar lainnya terdistribusikan di kawasan pinggir kota Salatiga sebagai buruh. Mereka dipekerjakan di kebun kopi, karet, kina, lada, coklat, kapaun dan tembakau yang banyak tersebar luas di Salatiga hingga sampai ke wilayah kabupaten Semarang seperti kebun Ngobo, Jatirunggo, Assinan dan Batujamus. Selain itu sebagai buruh perkebunan, pada umumnya mereka juga beraktivitas sebagai petani tegalan basah dan kering setiap hari di pinggir kota seperti di Kecamatan Tingkir Salatiga, misalnya dan juga Kecamatan Argomulyo

Pendistribusian masyarakat Islam Salatiga ke daerah terluar itu akibat dari hasil penyaringan kaum yang dianggap paling tepat untuk mendiami kota sesuai selera “kompeni” secara sistematis. Dilihat dari manajemen ruang urban, maka ini sebagai fakta historis pernah diterapkannya kebijakan politik ruang dan manajemen rasisme Belanda di daerah koloni yang bisa dirasakan pengaruhnya dalam tiga bentuk lingkaran. Lihatlah hingga sekarang, di “ring pertama” Tionghoa hampir pasti menduduki kawasan pusat kota bercampur atau berkerabat dekat dengan masyarakat Kristen di “ring” dua. Sementara masyarakat Islam  hampir bisa diprediksi ada di “ring” tiga sebagai satu ring masyarakat kota yang emang secara sengaja terpinggirkan.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa metode penyaringan berbasis rasialisme itu jauh lebih memihak kepada keuntungan masyarakat Tionghoa dan Kristen hampir di seluruh kota besar se-Indonesia. Mengerikan. Seperti umum diketahui bahwa pada masa kolonialisme di Indonesia, dimata Belanda masyarakat Muslim rendah secara kultural dan struktur sosial ekonomi. (Bacalah, Aritonang, Jan S. Mission Schools in Batakland (Indonesia): 1861–1940, translated by Robert R. Boehlke. Leiden: E. J. Brill, 1994, 23.)

Inilah alasan untuk menyatakan bahwa masyarakat Islam hingga hari ini pada umumnya tinggal di kawasan terluar kota Salatiga. Saya secara tegas dan berani mengatakan, bukan karena seratus persen masyarakat Islam itu bodoh dan miskin ataupun malas seperti yang biasa dituding oleh orientalis, Indonesianis dan peneliti Barat yang lebih baru. (Bacalah, Mark S. Williams, Indonesia, Islam, and the International Political Economy: Clash or Cooperation? London and New York: Routledge, 2017). Akan tetapi, hal itu tidak terlepas dari dampak dari keberpihakan kebijakan Belanda yang sengaja menyaring masyarakat Tionghoa dan Kristen Salatiga sebagai aliansi bisnisnya saat itu di pusat kota Salatiga. Selain itu, pendistribusian itu juga terjadi di masa pendudukan Jepang di Salatiga. Saya memberitahukan bahwa data tulisan ini didapatkan dari sumber pertama yang bertanggung jawab yang saya sebut sumber Muhammadiyah dan sumber NU.

Senjakala Islam Era Nippon di Pinggiran Kota.

Dahulu, kehadiran Jepang di Salatiga tidak lepas dari tujuan perang Jepang. Kedatangannya di Salatiga lebih banyak untuk niat mengeksploitasi lahan pertanian di kawasan luar kota. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia itu merupakan kebutuhan yang sangat mendesak bagi Nippon dalam rangka mendanai perang Asia-Fasifiknya. Akibat dari perang itu, Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja dan pegawai pemerintahan yang lebih banyak. Dan, malanganya, kebutuhan itu lebih banyak disuplai oleh masyarakat Islam.

Ketika Jepang menduduki Indonesia, ia membagi Hindia-Belanda menjadi tiga wilayah hukum. Pertama, Jawa dan Madura ditempatkan di bawah kendali Tentara Keenam belas. Kedua, Sumatera, untuk sementara waktu, bergabung dengan Malaya di bawah Angkatan Darat Dua puluh lima. Ketiga, Kepulauan di wilayah Timur Indonesia ditempatkan di bawah komando angkatan laut. Di Sumatera dan wilayah Timur, perhatian dari penjajah adalah fokus terhadap pemeliharaan hukum dan ketertiban dan upaya untuk mengeksploitasi sumber daya yang dibutuhkan. Termasuk memberikan perhatian besar terhadap nilai ekonomi Jawa sehubungan dengan upaya perang ditambah dengan angkatan kerja yang besar dan relatif bisa dimobilisasi untuk mengembangkan infrastruktur. Angkatan Darat Keenambelas Jepang termasuk yang toleran dalam batas-batas tertentu. Hal itu dilihat dari kegiatan politik yang dilakukan melibatkan atau berpihak kepada kaum nasionalis dan Muslim. Toleransi ini tumbuh sebagai momentum ekspansi Jepang hingga Jepang kalah perang dengan tentara Sekutu. (Baca, Edwrad J. Drea, Japan’s Imperial Army: Its Rise and Fall, Westbrooke, KS: University Press of Kansas, 2016)

Hanya saja, di dalam penderitaan, entah mengapa selalu saja ada hikmah dan nikmat yang bisa direngguk meskipun dengan cara berpeluh. Dalam sisi yang lebih jujur dan terbuka, masa pendudukan Jepang di Indonesia bisa juga dilihat sebagai masa di mana masyarakat Islam menemukan momentum tepat untuk bangkit menapaki kekuasaan di Salatiga, setelah sebelumnya mengalami penderitaan dan keterpurukan yang sangat panjang di zaman kolonial Belanda. (Baca Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Sejarah Politik Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980, 13)

Tidaklah berlebihan jika saya katakan bahwa pada masa Jepang, organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat Islam di Jawa Tengah mengalami kebangkitan yang sama. Karena apa yang terjadi di Jawa Tengah ini merupakan dampak luas dari kebangkitan Islam yang sama tengah terjadi di Pulau Jawa. (Baca lagi, Mitsuo Nakamura, The Crescent Arises over the Bayan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, xiii).

Kita tidak bisa lupakan pula ada data pendukung tentang itu. Misalnya, Deliar Noer menyatakan tegas bahwa gerakan modern Islam di Indonesia dalam pengertian perkembangan pemikiran, gerakan, cara pendekatan permasalahan, cara dan sikap berorganisasi lebih baik pada tahun pendudukan Jepang di Indonesia. (Baca, Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, terj. Deliar Noer, Jakarta: LP3ES, 1980, xii)

Di Salatiga, masyarakat Islam memiliki kesempatan politik untuk berkemajuan di bidang teknologi pertanian. Elite masyarakat Islam, umumnya para Ulama dan sejumlah masyarakat Islam lain mulai semakin terdidik di bidang ekonomi, dagang dan bisnis. Kesempatan politik ini berdampak pada posisi atau keadaan masyarakat Islam di kota Salatiga yang pada perkembangannya terpilih menjadi pegawai negeri sipil di pemerintahan kota.

Baca Juga:  Mengaji “Nikah Beda Agama”

Mengingat penjelasan di atas, maka bisa juga dilihat dampak positif kebijakan Jepang terhadap Islam. Untuk menambahkan informasi lain bisa dilihat dari kebijakan revolusi hijau Jepang. Penjajah dari daratan negeri matahari terbit itu melakukan transformasi lahan dan produksi pertanian secara sistematis yang caranya dipaksakan lewat sistem romusha di Salatiga. Memang, masa itu masa penuh berdarah. Akan tetapi, bisa juga dilihat berdampak positif, khususnya pembelajaran dan perbaikan ekonomi penduduk di bidang pertanian dan penjualan hasil-hasil bumi, terutama pada keahlian bercocok tanam padi dan beras setelah masa Jepang. Dampak positif itu membawa kebaikan tersendiri. Masyarakat Islam bisa belajar secara alami khususnya para Ulama yang mengumpulkan informasi tentang pertanian tanaman yang dipaksakan Jepang.

Pendudukan militer Jepang di Salatiga menyebabkan revolusi besar-besaran di dalam struktur ekonomi pertanian. Tujuan invasi Jepang persis seperti Hindia Belanda ialah untuk kapitalisasi sumber-sumber daya ekonomi di daerah jajahan. Lahan pertanahan ini dilihat sebagai  potensi ekonomi yang luar biasa. Dengan kondisi geografis yang subur itu, Jepang berusaha untuk mengeksploitasi seefisien mungkin. Ia melakukan kontrol atas pulau Jawa secara intensif. Oleh Jepang, pulau Jawa dibuat sebagai cetak biru Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Seluruh aktivisme ekonomi di Jawa diarahkan sedemikian rupa sehingga dapat melayani dan membiayai perang. Pemerintah militer memerintahkan petani untuk menanam tanam-tanaman “crash corps” seperti kapas dan padi di daerah jajahan. Hingga kini, daerah Kalibening secara khusus dan hampir sebahagian besar kecamatan Tingkir ditetapkan pemerintah Kota Salatiga sebagai “Area Sawah Lestari,” sebagai lumbung padi Salatiga. Masyarakat Islam setempat mampu memproduksi hasil pertanian lahan basah dan kering. Komoditas ini menjadi suplai beras bagi konsumsi masyarakat Salatiga.

Hikmah positif kehadiran Jepang berdampak bagi kemajuan pertanian dan persawahan masyarakat Kalibening dan Kecamatan Tingkir. Itu akan terlihat jelas apabila berkunjung ke kecamatan Tingkir. Bahkan pada umumnya juga berdampak di beberapa daerah di Kecamatan Argomulyo seperti desa Randuares Salatiga. Kawasannya yang luas merupakan lahan pertanian dan persawahan subur yang terbilang luas dan indah karena kontur tanahnya yang berbukit-bukit dan juga berkelok-kelok. Tingkir memiliki sumber mata air abadi di kota Salatiga yakni mata air Senjoyo. Ini sudah sejak zaman Belanda dan Jepang difungsikan untuk mengairi lahan pertanian penduduk setempat. Oleh masyarakat lokal, sumber air ini masih terus-menerus dimanfaatkan lahan pertanaian sedangkan pemerintah menjual dalam bentuk Perusahaan Daerah Air Minum oleh pemerintah kota Salatiga dan Kabupaten Semarang hingga sekarang.

Itulah alasan empiris bagi saya untuk mengatakan bahwa, hadirnya Jepang di Salatiga memberikan peluang politik Islam Salatiga muncul untuk “unjuk identitas keislaman” ke publik kota. Peluang bagi masyarakat Islam tampil ke publik, itu bertepatan karena Jepang mengalami kekurangan sumber daya manusia untuk “menghantam” Belanda, Tionghoa. dan Kristen. Dalam keterbatasan jejaring sumberdaya manusia itu, Jepang berpihak kepada Islam sebagai sekutu aliansi politik perang. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa dampak kehadiran masyarakat Islam di kota Salatiga bersamaan dengan ambisi politik Jepang untuk menguasai dunia, khususnya ambisi untuk menguasai kawasan Asia yang sudah dimulai pada akhir abad ke-19. Memang, dalam ulasan sejarah prerang Asia Fasifik, Jepang dikenal sangat ambisius. (Baca, M.A,  Aziz, Japan’s Colonialism and Indonesia, Holland: Martinus Nijhoff, The Haque, 1955, 22-29; John Benson, Takao Matsumura, Japan 1868-1945: From Isolation to Occupation, London and New York: Routledge, 2014, 80)

Walaupun demikian situasinya, ironisnya dalam babak sejarah hingga kini juga sebebarnya, masih tetap saja masyarakat Islam di kota Salatiga cenderung lebih tertinggal dibanding dengan masyakat Kristen dan Tionghoa dalam segala hal. Saya akan ulangi lagi, ketertinggalan itu terjadi bukan karena masyarakat Islam Indonesia bodoh menangani ekonomi bukan pula karena cenderung memiliki sifat dan sikap malas bekerja seperti dituduhkan selama ini (Baca, Richard Javad Heydarian, How Capitalism Failed the Arab World, London: Zed Books Ltd., 2014). Hanya saja, ketertinggalan masyarakat Islam di kota Salatiga itu justru karena wilayah-wilayah dimana mereka tinggal ada di kawasan pinggir kota. Realitas ini perlu juga diintip dari teori studi perkotaan. Sudah biasa diketahui bahwa kawasan pinggir kota mempunyai nilai ekonomi yang lebih “jeblok” ataupun nilai jual yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kawasan di pusat kota. Apalagi, pusat kota sudah lebih dahulu diduduki masyarakat Tionghoa dan Kristen Salatiga.

Bila dilacak menurut sejarah Salatiga, meskipun kondisi sosial-ekonomi masyarakat Salatiga dalam keadaan sulit tetapi masih ada sisi positif yang menguntungkan. Dan, sisi yang menguntungkan inilah yang hendak saya lambungkan di sini. Di jaman inilah masa naiknya derajat hidup pribumi terutama golongan ulama Islam. Dan, situasi inilah justru yang mampu melahirkan sikap militansi pemuda Salatiga yang menjadi tinggi. Itu tejadi karena orang muda Islam banyak yang direkrut menjadi anggota militer Jepang (Baca, Suwarti, Peranan Pendudukan Militer Jepang dalam meningkatkan Militansi Pemuda Salatiga 1942-1945, Skripsi, Program Studi Sejarah, FKIP-UKSW, Salatiga, 2004). Selain itu, di masa Jepang inilah terjadi kebangkitan dari kelompok guru dan golongan ulama sebagai tenaga administrator Jepang. Mereka mengalami peningkatan status hidup karena akhirnya berkesempatan untuk tampil ke publik. Pada masa pendudukan Jepang di Salatiga, muncul pula golongan masyarakat baru yaitu golongan pemuda militan. Mereka menerima pendidikan dan pelatihan militer di Salatiga seperti Heiho, Seinendan, Keibodan, Peta dan Fujinkai yang dimanfaatkan untuk kepentingan militer Jepang di daerah koloni. Kelompok militer itu dimanfaatkan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati rakyat. Maka, adaalasan yang teguh untuk memastikan, menaiknya status masyarakat Islam Salatiga berdampak pada semakin tingginya kedudukan sosial Islam di pusat kota.

Baca Juga:  Islam dan Kosmologi Perempuan

Ulama dan Institusionalisasi Ajaran Islam

Momentum kemunculan dan kenaikan pengaruh agama, sosial, ekonomi-politik masyarakat Islam di kota Salatiga, waktunya bersamaan dengan ketika Jepang berambisi untuk mengejar kepentingan ekonomi-politik dari kota Salatiga untuk membiayai perang Asia Fasifik. Untuk meraih tujuan perangnya, maka Jepang memobilisasi dan membentuk jejaring Ulama. Akibatnya, jejaring ulama Salatiga mengalami kenaikan prestise lewat tabligh akbar yang banyak digelar di kampung-kampung Salatiga. Para Ulama, yang difasilitasi dan dilegitimasi oleh Jepang sebagai tiran baru di kota Salatiga, merasa perlu untuk melakukan propaganda selain untuk keperluan Jepang juga untuk kebangkitan Islam sendiri.

Semua pesan propaganda Jepang oleh Ulama kemudian dibingkai dalam tausiah-tausiah yang banyak didengarkan masyarakat. Ini membuktikan sejak lama dalam sejarah gerakan Islam di Indonesia bahwa jejaring ulama lebih ampuh untuk meobilisasi massa dalam gerakan Islam populis Indonesia jika dibandingkan apabila propaganda itu dilakukan pejabat Jepang sendiri. Sebagai imbal jasa atas sepak terjang para Ulama di dalam politik perang Jepang di Salatiga, maka tidaklah sulit untuk ditebak kaum inilah yang memiliki kesempatan pertama untuk menjadi kepala daerah sedikitinya menjadi pembantu Jepang di kantornya (Baca, Sukma Windyasari, Kondisi Sosial-Ekonomi Pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945, Jurnal Ilmiah Pendidikan,Sejarah dan Sosial Budaya Progdi Sejarah FKIP UKSW Salatiga,  Vol. 15 No. 1, Januari 2013, 119-133).

Ada dua contoh yang bisa ditampilkan dari sumber Islam Salatiga. Pertama, Pegawai Pengadilan Agama Salatiga 1942 sampai dengan 1945, ada 4 orang dari Alumnus Pondok Pesantren yaitu K. Salim sebagai Ketua dan K. Abdul Mukti sebagai Hakim anggota dan Sidiq sebagai Sekretaris merangkap Bendahara dan seorang pesuruh. Saat itu, Wilayah Hukum Pengadilan Agama Salatiga meliputi Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang terdiri dari 14 Kecamatan. Adapun Perkara yang ditangani dan diselesaikan yaitu perkara waris, perkara gonogini, gugat nafkah dan cerai gugat. (Baca, Muhammad Rohman, Putusan PA Salatiga Nomor 0413/Pdt.G/2011/PA.SAL tentang Penetapan Ahli Waris Non Muslim, Skirpsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2013, 50-51)

Kedua, pada masa pendudukan Jepang tahun 1943-1945 terdapat KH. Zubair Umar Al Jailani. Ia seorang Ulama yang ahli dalam ilmu falak. Ia diangkat menjadi kepala Mahkamah Islam Tinggi Jawa-Madura. Tugasnya menjadi hakim tinggi Islam saat itu. Lahir di Padangan Bojonegoro, Jawa Timur 16 September 1908, wafat di Salatiga 10 Desember 1990, Zubair dimakamkan di dalam pemakaman Masjid Al-Atiq Kauman Salatiga. Pendidikan santri ia tempuh mulai dari Termas Pacitan, Simpang Kulon Pekalongan, Tebu Ireng Jombang sampai ke Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Ia menulis kitab Falak Al Khulashotul Wafiyah. Menurut informasi yang beredar di Salatiga, kitab ini menjadi acuan bidang astronomi bagi para ulama di sejumlah pondok pesantren maupun Timur Tengah misalnya Saudi Arabia, Mesir dan Irak untuk menentukan Ramadhan maupun bulan qomariyah. Aktivisme Islam yang ia lakukan di Salatiga menonjol pada bidang pendidikan ketika ia berkantor pada Departemen Agama Kota Salatiga.

Di Salatiga, ada beberapa yayasan dan pesantren yang didirikan atas andil dari Haji Zubair. Antara lain, Yayasan Imarotul Masjid wal Madaris, Yayasan Pesantren Luhur, Institusi Pendidikan Guru Agama dan Pondok Pesantren Joko Tingkir. Institusi pendidikan lain di Salatiga yang lahir atas prakarsa Zubair tetap berkembang sampai sekarang misalnya SD-SMP Al-Azhar Salatiga di bawah naungan yayasan Pesantren Luhur, MTs NU dan SMK Diponegoro yang berada di bawah naungan Yayasan Imarotul Masajid wal Madaris yang pernah sebagai Pendidikan Guru Agama (PGA), serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Salatiga sekarang. Dalam perkembangan selanjutnya, Yayasan Pesantren Luhur kemudian berkembang menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan kini dikenal sebagai Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga sekarang ini.

Pada awalnya, IAIN Salatiga adalah sebuah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nahdlatul Ulama’ (IKIP NU). Di awalnya, itu menempati gedung perkuliahan milik Yayasan Pesantren Luhur di Jl. Diponegoro No. 64 Salatiga. Lembaga ini berdiri atas keterlibatan berbagai pihak, khususnya para ulama dan pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dinegerikan bersamaan dengan persiapan berdirinya IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah. Dalam rangka memenuhi syarat formal dibentuk panitia pendiri yang diketuai Zubair dan sekaligus diangkat sebagai Dekan. Dalam waktu yang bersamaan dengan proses pendirian IAIN Walisongo, Fakultas Tarbiyah Salatiga diusulkan untuk dinegerikan sebagai cabang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Setelah dilakukan peninjauan oleh Tim Peninjau yang dibentuk IAIN Sunan Kalijaga, akhirnya pembinaan dan pengawasan Fakultas Tarbiyah Salatiga diserahkan padanya. Keputusan ini didasarkan pada Surat Menteri Agama c.q. Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Nomor Dd/PTA/3/1364/69 tanggal 13 November 1969. Ketika IAIN Walisongo berdiri, Fakultas Tarbiyah Salatiga mendapatkan status negeri dan menjadi cabang IAIN Walisongo. “Negerisasi” Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo tersebut berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1970 tanggal 16 April 1970. (Lihat lagilah, Sejarah IAIN Salatiga, Pendirian, http://iainsalatiga.ac.id/web/about/sejarah/)

Dari keterangan di atas, saya hendak menegaskan bahwa kehadiran sejumlah institusi pendidikan Islam berhasil memproduksi masyarakat Islam terdidik di Salatiga. Dan, dalam perkembangan masyarakat itu bagaimanapun tak mungkin dibantah perankan vital dari IAIN Salatiga saat ini. Munculnya golongan masyarakat Islam baru Salatiga tersebut berhasil mengubah struktur dan relasi sosial masyarakat kota berbeda dari sebelumnya, khususnya ketika Belanda menjadi “penguasa kota”.

Seperti di singgung di bagian awal, ketika “orang Londo” menjajah tanah Salatiga terjadi “kong kali kong” (aliansi) ekonomi-politik antara kaum kolonialis dengan orang-orang Tionghoa, Kristen dan beserta golongan masyarakat kulit putih Eropa lain. Saat itu masyarakat Tionghoa, Kristen, dan termasuk pula orang-orang Arab berada pada struktur sosial utama. Namun, ada masa ketika roda pedati selalu berputar terbalik. Allah menghendaki masa yang baru.

Ketika Jepang menduduki Salatiga, di masa Nippon ini, kaum elite Islam mulai menduduki beberapa kawasan di pusat kota seperti kawasan Kuaman di Kecamatan Sidorejo misalnya. Dan, atas ridho dan bantuan Allah melalui tangan Jepang, masyarakat Islam mulai menerima keuntungan struktural. Akan tetapi memang ada hal ang harus diketahui. Semenjak berdirinya pemerintahan militer Jepang di Salatiga semua pegawai pemerintahan Jepang harus menandatangani surat pernyataan setia kepada bala tentara Dai Nippon. Mereka semua diwajibkan untuk mengenakan ban lengan putih dengan bendera merah di tengah sebagai simbol bendera Jepang. Asisten Residen Salatiga Nuson diwajibkan kerja kurang lebih satu bulan lamanya sampai akhirnya segala hal yang berkaitan dengan Hindia Belanda dihapus dan seluruh jabatan kepegawaian dirombak dengan istilah Jepang (Bacalah, RM. Handojo, Riwayat Kota Solotigo 1942-1945, Salatiga: Pemda Kota Salatiga, 1973, 18).

Baca Juga:  Titik Temu Do’a Islam dan Kristen: Al-Fatihah dan Do’a Bapak Kami

Untuk dipahami secara benar, di Salatiga, Jepang melakukan kontrol sosial secara ketat. Kontrol itu sebagai mekanisme negara untuk menyeleksi siapa yang berhak keluar masuk kota dan siapa pula yang berhak mendapatkan jatah dan keuntungan tertentu serta termasuk yang bisa berumah di kawasan pemukiman di kota. Untuk memperketat kontrol terhadap masyarakat, Jepang menghidupkan kembali Wijk en Passenstelsel, yaitu surat jalan dan bertempat tinggal buatan VOC. Itu sebagai alat untuk mendata yakni semacam sensus penduduk. kartu itu digunakan seenak-enaknya oleh Jepang dalam hal mengontrol pertumbuhan populasi masyarakat jajahan secara ketat.

Wijk en Passenstelsel, yaitu surat jalan ituoleh VOC diberlakukan kepada penduduk Tionghoa tetapi Jepang menerapkan pada seluruh rakyat di Jawa. Semua orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Untuk berpergian ke luar daerah harus ada surat keterangan khusus. Ketika menginap di luar daerah pemukiman seseorang harus melapor pada pejabat setempat. Semua ini diawasi oleh ketua tonarigumi, yaitu ketua RT di setiap kampung. Akibat tindakan segregatif Jepang yang terawasi ketat itu berdampak buruk kepada kaum bangsawan kulit putih Eropa, masyarakat Tionghoa, Arab dan Kristen. Mereka mengalami masa surut dan kemerosotan kedudukan sosial juga krisis ekonomi. Sebaliknya, orang-orang Indonesia khususnya Muslim dan golongan ulama yang sebelumnya seakan-akan malu untuk secara terang-terangan memiliki identitas Islam lokal mulai berani dan bangga menyatakan diri sebagai hasil peranakan ayah ibu Indonesia. Memang, persoalan identitas asli Indonesia ini merupakan perdebatan panjang dalam hal kewargannegaraan di Indonesia. (Baca, Sartono Kartodirdjo, Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975,  137).

Satu faktor penyebab dominannya posisi masyarakat Islam Salatiga masa pendudukan Jepang dilihat dari sumber Sumba misalnya FD Wellem. Wellem mengatakan hampir keseluruhan harta milik dan infrastruktur lembaga Kristen Salatiga yang sebelumnya merupakan bantuan dan fasilitas zending Belanda disita oleh Jepang. Sebahagian dipakai Jepang untuk kepentingannya sebahagian lain diberikan kepada golongan Islam terutama para ulama sebagai fasilitas mereka dan alat kendali kepatuhan (Baca, F.D. Wellem, Kamus Sejarah Gereja, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006, 125).

Namun rupanya, keberpihakan negara oleh kebaikan hati Jepang terhadap masyarakat Islam Salatiga tidak serta-merta mengubah strata ekonomi Islam secara keseluruhan. itu memarupakan hal unik memang. Jika ditilik secara komposisi sosial masyarakat dan populasi, masyarakat Islam Salatiga ada dalam kategori mayoritas namun masih selalu rendah jika diukur secara ekonomi. Meskipun banyak penganut Islam tetapi rata-rata miskin, sedangkan Kristen dan Tionghoa meskipun umatnya lebih sedikit daripada Islam tetapi rata-rata secara ekonomi lebih baik. Realitas ini akibat ada kecenderungan diantara kaum Islamis di kota ini pada formalisasi agama Islam yang dianut. (Baca dulu, Soiful H. Sodiq, M. Hafid, “Salatiga: Kota Tempat Tinggal Kita,” dalam Imam Baehaqi (ed.), Agama dan Relasi Sosial, Yogyakarta: LKiS, 2002, 195-196).

Dari keterangan di atas, saya punya data untuk mengatakan hal serius. Adalah realitas jika ekonomi Islam di kota Salatiga merupakan kekuatan kapital yang lemah meskipun kuat secara populasi. Sebaliknya, kekuatan ekonomi justru terdistribusi pada kelompok yang populasinya lemah, yakni Tionghoa dan Kristen. Ternyata, Salatiga bukanlah satu pengecualian. Ketimpangan seperti ini bagaimanapun sangat mudah untuk selalu diangkat sebagai isu telah terjadinya ketidakadilan sosial ekonomi-politik. Inilah hal yang patut untuk diwaspadai demi kebaikan masyarakat Salatiga secara bersama-sama karena masa kolonialisme itu telah lewat. Sekarang adalah masa yang paling benar dan tepat bagi semua masyarakat kota Salatiga untuk mengalami kebangkitan kedua seperti pernah ditunjukkan pada zaman pendudukan Jepang.

Keberpihakan Jepang kepada Islam membawa dampak keleluasaan dan keistimewaan yang diterima oleh sejumlah ulama NU di kota ini. Itu misalnya selain untuk berdagang sekaligus juga untuk menyebarkan Islam. Saat itu, masyarakat Islam tidak terlalu dihalang-halangi meskipun tetap ada di bawah pengawasan ketat tidak seperti sebelumnya ketika Belanda menduduki wilayah Salatiga. Sedangkan tokoh muda masyarakat Salatiga dari NU, sebut saja Ahmad Bahruddin Penggagas Paguyuban Tani Qaryah Tayibbah Kalibening, memaparkan secara terbuka bahwa di kawasan Kalibening bagian Timur Salatiga dan umumnya di Kecamatan Tingkir sejak dahulu semua masyarakat pada sebagian besar ialah warga Nahdliyin. Bahkan, di Tingkir pulalah makam Abdul Wahid leluhur Gusdur berada yakni di kompleks permakaman khusus para sesepuh warga di Tingkir Lor, Kecamatan Tingkir Salatiga.

Kalibening merupakan satu kampung Islam secara alami bukan paksaan untuk berislam di kawasan urban Indonesia. Hingga saat ini, masyarakat Kalibening dan di daratan Tingkir Salatiga eksis beberapa Pondok Pesantren khususnya warga NU. Ada Putri dan Putri Masyithoh, Darul Muhajirin, Nazzalal Furqon, Hidayatul Mubtadiin, Al Hijrah, Al Yasin, Al Ishlah, Darussalam, Sabilun Naja, Rodhotut Ta’alum, Ittihadul Asna, Putra Asta’in, untuk menunjukkan bukti di lapangan semata. Jadi, ada alasan empiris untuk mengatakan bahwa Kecamatan Tingkir ialah kawasan Timur Tengah di Salatiga. Kebenaran empiris ini tak perlu diragukan. Walaupun demikian, saya sadar secara pasti bukan lantas kita bisa melupakan peran sentral dari SDIT Nihdaul Hikmah yang digarap oleh kader-kader saleh dan teguh beragama yang banyak di keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di wilayah Tingkir dan juga di wilayah lain Salatiga.

Tinggalkan Balasan