Dari beberapa kajian beda agama yang saya lakukan sebelumnya, tegas sekali tampak bahwa Kitab Suci, baik itu Kristen maupun Islam memang tidak boleh hanya dijadikan satu-satunya menjadi tolok ukur mutlak untuk melarang nikah beda agama.  Mengapa demikian? Karena memang sebelumnya telah terlihat jelas akan hal itu. Para Nabi, misalnya Nabi Muhammad SAW, dan tokoh-tokoh penting sekelas Nabi Musa, Rut, Ester, Nabi Hosea di Kristen juga mempraktikkan nikah beda agama.

Pun, Yesus sendiri lahir dari garis genealogis yang nenek moyangnya aktivitas kawin-mawin beda agama, bahkan dari garis keturunan perempuan asusila yakni Rahab perempuan dari Kota Yerikho satu bangsa yang ditaklukan oleh Isroil. Itu hanya secuil data nikah beda agama di dalam sejarah dua kelompok umat beragama tersebut. Para junjungannya justru menikah dengan pasangan tidak seagama, tidak sebangsa atau pun tidak sekaum.

Meskipun sebagai catatan penting juga, untuk tidak dicampakkan begitu saja, bahwa ada juga sejumlah Firman Allah dalam Al-Kitab hanya di Perjanjian Lama seperti Surah Kejadian 28 Ayat 6; Keluaran 34 Ayat 10-17; Imamat 18 Ayat 18; 21 Ayat 14; Ulangan 7 Ayat 1-11; Yosua 22 Ayat 16; 23 Ayat 12; Ezra 9 Ayat 2-7; Yeremia 16 Ayat 2; Yehezkiel 44 Ayat 22; Daniel 9 Ayat 7 yang melarang kaum Isroil menikah dengan bangsa lain.

Akan tetapi harap dipahami secara mantab, fokus utama yang ada dibalik peristiwa adanya atau hadirnya sejumlah Ayat itu adalah DILARANG MENINGGALKAN KETAUHIDAN TUHAN ALLAH dengan menyembah sesembahan asing dari bangsa-bangsa yang dinikahi tersebut.

Lalu, apakah yang selama ini dijadikan “patokan kepastian hukum” untuk pelarangan itu? Saya sebut sebagai patokan kepastian hukum karena setidaknya ada tertulis larangan itu di sebagian besar pasal dan ayat.

Peraturan Soal Nikah Beda Agama

Pernikahan beda agama diatur (istilah kata “diatur” kelihatannya lebih pas dan nyaman daripada istilah kata “dilarang”) oleh Hukum Positif di Indonesia dengan, antara lain: Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketiga, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang perlu saya tegaskan bahwa ini sejatinya ditujukan untuk mengatur perkawinan warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam.  Keempat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/Munas/VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Saya justru tertarik untuk membuat analisis untuk memperlengkapkan keterangan dari Fatwa MUI. Dahulu, itu ditetapkan di Jakarta, Jumadil Akhir 1426 H atau 28 Juli 2005 M dengan Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa saat itu sebagai ketua (yang menandatangani) ialah KH. Ma’ruf Amin dan sebagai Sekretaris ialah Drs. H. Hasanuddin, M.Ag.

Disebutkan tegas di sana: Dengan bertawwakal kepada Allah SWT, MEMUTUSKAN Menetapkan: FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA.

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
2. Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.

Dalam putusan itu tegas sekali dimunculkan menurut qaul mu’tamad, bukan atau belum menurut dasar-dasar atau bahan-bahan yang lainnya secara lebih luas dan lengkap, misalnya adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia sebagai etos hukumnya.

Yang sangat menarik adalah Fatwa itu dibuat setelah menimbang 4 (empat) hal, yakni: 1. bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama; 2. bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat; 3. bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan; 4. bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketenteraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

Fatwa tersebut dibuat setelah mengingat 1. Firman Allah SWT yakni Surah al-Nisa Ayat 3; al-Rum Ayat 21; al-Tahrim Ayat 6; al-Maidah Ayat 5; al-Baqarah Ayat 221; al-Mumtahanah Ayat 10; al-Nisa Ayat 25. 2. Hadis Rasul Allah SAW yakni hadis riwayat muttafaq dari Abi Hurairah r.a. 3. Qa’idah Fiqh yang berbunyi mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.

Namun demikian, yang tak kalah menariknya ada di bagian lainnya justru ada juga yang menjadi pintu terbuka untuk membolehkan namun tentu saja disertai dengan ketentuan, syarat yang berlaku dan berliku sehingga kepastian hukumnya pun masih tetap bersifat banyak tafsir. Itu terdapat dalam istilah “Perkawinan Campuran” sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tepatnya dalam Bab XII (Ketentuan Lain) di bagian Ketiga yang secara khusus memang mencantumkan dan mengatur “Perkawinan Campuran” sebanyak 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 57-62.

Baca Juga:  Nikah dan Hadis Nabi Yang Selalu Dipahami Salah

Menimbang Fatwa MUI dan Ulama Non-MUI  

Saya hendak mengaitkan Fatwa MUI itu bukan sebagai upaya dari para Ulama sebagai pemegang satu-satunya otoritas terhadap tafsir keberagamaan di Indonesia. Atau, itu bukan seperti sindirian dari sejumlah kaum cendekia yang hendak menunjukkan kelewat batasan dari wilayah kinerja dari pemuka agama untuk mengatur “selangkangan dan sekitarnya.” Bagaimana pula cara kawin yang benar dan dengan alat kelamin siapa wanita Indonesia sebaiknya dikawinkan. Baca sejumlah tulisan “pedas” tentang itu oleh “Srikandi” di Pusat Studi Asia Tenggara Kontemporer yang berbasis di Bangkok, Dewi Candraningrum, Negotiating Women’s Veiling: Politics & Sexuality in Contemporary Indonesia, Bangkok: IRASEC, 2013.

Justru saya hendak memberikan pujian secara berbeda bahwa Ulama di Indonesia ialah jantung yang memompa perang literatur “perang” terhadap segala aral yang coba dilintangkan untuk “mengganggu” keislaman Indonesia tiada henti sepanjang sejarah Bangsa Indonesia. Saya nyatakan itu tentu saja dengan kembali mempertimbangkan secara matang 4 (empat) hal yang sangat menarik adalah sebagai materi pertimbangan Fatwa MUI seperti telah diterangkan sebelumnya.

Bagaimanapun, pernyataan saya di sini hendak menunjukkan bahwa Ulama terus-menerus mengindoktrinasi dan memproteksi Islam sebagai agama dan Muslim sebagai pemeluknya terhadap situasi yang tengah terjadi. Dan upaya-upaya pendekatan strukturalis yang lebih kuat dan bukan dari sisi egalistis masyarakat Indonesia yang memang berbhinneka itu sedari awal ialah kelanjutan sejarah perjuangan para Ulama Indonesia baik yang berdiam di luar dan di dalam Indonesia sendiri. Dimana, sudah sejak awal karya-karya agama mereka, baik itu dalam bahasa Arab dan Melayu banyak dikirim ke Indonesia, sebagai sumber tetap untuk pemikiran ataupun juga aksi Islam Indonesia.

Fatwa MUI itu bisa saya lihat sebagai tugas dan tanggung jawab agama secara resmi dari Ulama. Baca William K. Roff, “South East Asian Islam in the Twentieth Century”, dalam M. Holt, Awn KS Lambron, Bernard Lewis (eds.), The Cambridge History of Islam, New York: Cambridge University Press, 1970, 172; William K. Roff, Studies on Islam and Society in Southeast Asia, Honolulu: University of Hawaii Press, 2009, 189-221.

Akan tetapi ada juga hal menarik lainnya. Sumber Fatwa MUI masih terus diperdebatkan justru oleh umat Islam sendiri pula. Perdebatan itu tentu saja tidak perlu dilihat sebagai upaya menantang otoritas resmi Ulama, tetapi lebih sebagai kerahmatan dan keniscayaan adanya perbedaan dalam memahami nash Firman Allah. Sebelumnya, saya telah perlihatkan isi Fatwa MUI itu, yakni “Perkawinan laki-laki Muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul mu’tamad, adalah haram dan tidak sah.” Lihatlah, di sisi tersendiri, Fatwa itu lebih bersedia untuk mengatur Lelaki Islam, belum secara tuntas untuk memperhatikan “nasib” atau “status” Muslimah Islam.

Jangan-jangan itu bisa sebagai justifikasi pembenar yang ada selama ini yang dikatakan peneliti bahwa Wanita Indonesia masih harus tetap berjuang untuk meraih kesetaraan dan keadilan posisi dalam hak politik dan agama di masyarakat Muslim? Baca, Dina Afrianty, Women and Sharia Law in Northern Indonesia: Local Women’s NGOs and the Reform of Islamic Law in Aceh, London and New York: Routledge, 2015, 24-150.

Memang ada yang mesti dilihat kembali. Jika merujuk kembali kepada nash Al-Qur’an dalam Surah Al-Maidah Ayat 5 justru kawin dengan sesama Ahlu Kitab yakni Yahudi, Kristen dan Islam sebagaimana biasa disepakati secara terbatas yang nanti diperluas kepada setiap agama yang memiliki Kitab Suci justru adalah keniscayaan pula. Bunyinya seperti ini:

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”

Baca Juga:  Kesetaraan Gender di Indonesia

Saya akan memperlihatkan pendapat dari Muslim Indonesia tentang perkawinan diantara para Ahlu Kitab itu dan Hukum Positif pernikahan beda agama.

Berpegang pada Firman Allah dan konsep Ahlu Kitab, maka perlu juga melihat seperti keterangan Siti Musda Mulia dengan ia daraskan kepada pendapat sejumlah Mufti Islam yang diakui keulamaan dan kecendikiawanannya seperti Qurais Shihab dari Indonesia dan Muhammad Syaltut dari Mesir, Maulana Muhammad Ali dari Pakistan. Sejatinya penolakan atau pelarangan terhadap “pasangan yang liyan” khususnya dalam konteks pernikahan beda iman secara khusus sudah terhapuskan.

Sesama “Liyan,” dalam hal pernikahan beda agama justru adalah sebagai konsekuensi logis dari orang Indonesia yang selama lahir dan hidup dalam keadaan masyarakat beragam secara alamiah. Bahkan, Ia, maksudnya Siti Musda Mulia, amat tegas nyatakan bahwa tak satu pun ayat dalam Qur’an yang melarang dan mengizinkan secara kokoh dan jelas khususnya dalam hal pernikahan beda agama. Bahkan, di antara sesama Ahlu Kitab boleh saling menikah.

Dari tulisannya tampak bahwa menikah dalam Islam yang tidak lagi hanya dalam maksud dan makna dakwah teologis, atau pun kepentingan (politis) agama untuk tujuan memproteksi jumlah umat Islam Indonesia dan sakralitas hukum-hukum Islam yang menurutnya tergambar dalam Pengaturan Pernikahan No. 1 tahun 1974 tersebut.

Malahan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang juga sebagai Hukum Perkawinan di Indonesia sejatinya ialah hukum yang merupakan respon Pemerintah terhadap “Kerusuhan sosial” (ia mengistilahkan sebagai “social unrest”) yang muncul dari berbagai perbedaan vonis yang dikeluarkan oleh pengadilan agama tentang kasus-kasus serupa. Perbedaan vonis hukum itu sesungguhnya adalah satu konsekuensi logis dari sejumlah juresprudensi hukum yang dijadikan referensi oleh para Hakim Pengadilan Agama saat itu.

Akan tetapi, para Hakim Pengadilan Agama, alih-alih menerima dan mempertimbangkan satu perbedaan pandang atau “a dissentting opinion” hukum yang sejatinya justru harta karun sebagai sumber-sumber hukum, Pemerintah justru melakukan homogenisasi hukum (homogenizing the law) dengan niat hanya untuk memudahkan bagi kinerja para para Hakim Pengadilan Agama dalam hal mencari atau memakai referensi hukum saja.

Dengan permaksudan yang lain, bahwa Hukum Nikah yang sudah ada dan dijadikan “patokan kepastian hukum” di Indonesia selama ini bukanlah atau belumlah merupakan kesejatian atau pun kebenaran hukum mutlak.

Saya melihat, hal-hal historis yang belum tuntas di balik produk hukum yang ada itu justru juga dijadikan justifikasi oleh para pandai hukum untuk kepentingan masing-masing. Dan, inilah pulalah alasan-alasan ke-hukum-an yang membolehkan perbedaan pandangan bagi para juru tafsir Hukum Positif dan Hukum Kompilasi Agama tentang perkawinan selama ini.

Dengan kenyataan seperti itu, maka tidak heran, Siti Musdah Mulia berupaya untuk menunjukkan hukum yang ada itu berfungsi menjadi penghambat kuat akan terjadinya kreativitas tafsir hukum atau kebolehan memasukkan ijtihad di wilayah hukum positif di Indonesia. Dan, itu pula alasan lainnya bagi dia untuk membawa satu hal yang menarik untuk mempromosikan Islam sebagai hukum manusiawi bukan hukum agama secara kaku belaka.

Baca, Siti Musda Mulia, “Promoting Gender Equity through Interreligious Marriage: Empowering Indonesian Women,” dalam Gavin W. Jones, Chee Heng Leng, Maznah Mohamad (eds.), Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia, Singaopre: ISEAS, 2009: 255-282.

 Perspektif Kesejarahan Tentang Hukum Nikah

Agar lebih lengkap boleh baca sendiri dari literature lain, hanya saja, data terkait dengan aspek sejarah hukum nikah, saya dapatkan dari Mark Cammack, “Legal Aspects of Muslim – Non-Muslim Marriage in Indonesia,” dalam Gavin W. Jones, Chee Heng Leng, Maznah Mohamad (eds.), Muslim-Non-Muslim Marriage: Political and Cultural Contestations in Southeast Asia, Singapore: ISEAS Publishing, 2009, 102-138.

Disukai atau tidak, UU Pernikahan tahun 1974 ialah warisan Belanda. Fakta kunci yang harus dimengerti tentang hukum Hindia Belanda itu pada awalnya dibuat secara sengaja dengan niat sebagai upaya untuk mengatur pernikahan yangmana hukum itu bersifat dan berlaku secara pribadi dan bukan teritorial. Hukum yang mengatur transaksi, maksudnya pengaturan dan pelaksanaan hukum kawin tersebut, sangat tergantung kepada hukum kelompok atau tempat dari seseorang tersebut berada.

Baca Juga:  Islam (di) Salatiga: Manajemen Ruang dan Perkembangan Kota

Seperti fakta sejarah yang ada, saat itu ada tiga kelompok masyarakat yang memiliki hukum tersendiri. Pertama, mereka adalah Kaum Kolonial Belanda dan masyarakat Eropa kulit putih lainnya tetapi termasuk juga Jepang dan bangsa lain yang mana kekeluargaannya yang sama dengan Belanda yang berada atau tinggal di Indonesia. Kedua, kaum Oriental Asing yang secara prinsip dimaksudkan adalah Tionghoa, Arab, dan Asia Selatan lainnya. Ketiga, masyarakat lokal Indonesia.

Seluruh pernikahan yang terjadi untuk ketiga kelompok bangsa tersebut harus didaftarkan atas dasar kode hukum sipil masing-masing. Untuk Belanda dan Eropa lain itu didasarkan kepada KUH Perdata Belanda biasa disebut dengan “Ducth Cipil Code” atau disebut pula dengan Burgerlijk Wetboek yang menetapkan bahwa pernikahan adalah murni hubungan sipil.

Untuk Oriental Asing tidak sama satu dengan yang lain. Semua issu yang terkait ke mereka pada tahun 1917 pengaturan pernikahan di dasarkan atas Civil Code to the Chinese yakni Standbalaad 1917 Nomor 129. Aturan lain yang mengatur hubungan sipil sebagai satu kelompok bangsa pendatang pada awalnya ke Indonesia ini diatur oleh hukum kebiasaan, aturan agama, dan partai politik sendiri.

Sedangkan untuk masyarakat lokal Indonesia justru hanya diatur oleh kebiasaan masyarakat secara lisan maupun adat lokal. Kenyataan hukum nikah yang ada saat itu menghasilkan perbedaan antara Muslim dan Non-Muslim. Non-Muslim tunduk kepada hukum adat suku mereka sendiri sendiri. Itu atas dasar pertimbangan karena doktrin pernikahan Islam telah diasimilasikan secara umum kepada kebiasaan Indonesia (Indonesian custom), yakni menikah dan cerai di antara Muslim diatur berdasarkan Hukum Islam Mazhab Syafi’i.

Sementara aturan kawin di sebagian kalangan Kristen diatur ke dalam segmen masyarakat Kristen lokal Statuta Perkawinan Kristen. Saat itu, ada satu undang-undang yang mulai diundangkan tahun 1933 disebut dengan Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers (HOCI) Standbalaad 1933 Nomor 74 yang menciptakan seperangkat hukum pernikahan dan perceraian untuk Kristen di Pulau Jawa-termasuk Madura, Minahasa dan Ambon. Masyarakat Kristen lokal di luar wilayah ini (yang tidak tunduk pada Civil Code Oriental Asing dan Eropa) diwajibkan patuh pada kebiasaan dan adat setempat.

Untuk menambahkan penjelasan sebagai penguat keterangan di paragraph sebelumnya, saya tambahkan apa yang saya baca dari tulisan Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA., MM seorang Guru Besar Hukum Islam di Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam buku, Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah, Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015, 120.

Di halaman buku tersebut, ia merangkan bahwa pernikahan campuran atau Regeling op de Gemengde Huwelijken, Stb.1898 No.158 yang biasa disingkat dengan GHR sesungguhnya berbeda dari pernikahan beda agama. Paling tidak sampai dasawarsa 1970-an hingga awal-awal 1990-an dan bahkan sampai sekarang ini, istilah pernikahan beda agama yang bisa juga diistilahkan dengan pernikahan silang/lintas agama belum atau tidak dikenal secara resmi dalam peraturan perundang-undangan kita di Indonesia.

Bahkan, tulisan-tulisan ilmiah juga jarang sekali menggunakan istilah pernikahan beda agama untuk maksud pernikahan campuran. Pasalnya, pernikahan campuran dan pernikahan beda agama adalah merupakan dua kasus hukum yang berbeda.

Kembali lagi sejumlah pendapat di atas menujukkan tafsir untuk melarang dan membolehkan nikah beda agama di Indonesia tidak tunggal. Itu semakin tidak tunggal, apalagi melihat realita pernikahan yang berbeda dalam agama oleh para pelaku yang tidak sedikit, seperti dilakukan para pesohor Indonesia, yang karena memiliki daya beli atau ongkos dan konsekuensinya, bisa menikah di luar negeri, maupun oleh sejumlah masyarakat umum di Indonesia.

Perlu dipahami, dengan menjelaskan itu, saya justru tidak sedang dalam pengaruh dari keinginan untuk melakukan “tafsir ulang perkawinan lintas agama dari perspektif perempuan dan pluralisme,” seperti tulisan dari Maria Ulfah Anshor, Martin L. Sinaga, terbit di Jakarta Selatan: Kapal Perempuan, 2004.

Justru, saya hendak memperlihatkan kembali fakta sejarah yang mempengaruhi lahirnya pelarangan pernikahan beda agama di Indonesia selama ini. Untuk menambahkan informasi sejauh yang saya ketahui, di salah satu “pojok” Universitas Paramadina Jakarta Selatan dan “di dalam rumah” Lembaca PERCIK Kota Salatiga sudah sejak lama dilaksanakan pernikahan beda agama hingga saat ini.

Khusus untuk Salatiga, Ijob Kabul atau Pemberkatan nikah beda agama itu dilakukan oleh para Ulama tertentu yang ada kaitan struktural dengan MUI setempat dan para Pendeta yang saya kenal. Itu tentu saja dengan kesepakatan dan kesepahaman yang tidak mudah di antara berbagai pihak. Dan, salah satu diantara mereka adalah orang saya kenal sebagai orang yang sangat baik dan ASN di kota ini.

Selain itu, sejauh data ilmiah yang ada ada kasus “istimewa” yang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan vonis perceraian beda agama. Saat itu, Drs. Hari Sasangka, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis yang memutus perkara perceraian beda agama Yuni Shara dan Henry Siahaan.

Dari hasil penelitian proses penyelesaian perceraian beda agama terhadap perkara Yuni Shara dan Henry Siahaan adalah sama proses penyelesaiannya dengan penyelesaian perceraian pada umumnya. Di mana diperbolehkanya untuk diajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tinggal penggugat yakni Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan menerima perceraian beda agama karena berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberlakukan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken, Stb.1898 No.158) yang biasa disingkat dengan GHR seperti telah disinggung di awal.

Nah, yang sangat menarik perhatian saya, bahwa ternyata Yuni Shara dan Henry Siahaan saat itu, Hakim Pengadilan menyatakan bahwa perkawinan beda agama termasuk ke dalam perkawinan campuran padahal mereka adalah sama-sama orang Indonesia saat itu. Ini semakin menarik bukan?

Tinggalkan Balasan