Pemahaman yang adil dan ideal

Kurang lebih ada dua topik yang masih melekat dalam diskursus Islam Nusantara hingga saat ini, yaitu definisi dan respon atau reaksi.

Untuk menyebut sebagian nama tokoh dan upaya perumusan definisi Islam Nusantara, ada nama Kiai Afifuddin Muhajir, Ahmad Baso, Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Said Aqil Siroj, Abdul Moqsith Ghazali, Zainul Milal Bizawie, Ali Masykur Musa, M. Sulton Fatoni, hingga yang terbaru Prof. Abd A’la dan PW LBM NU Jawa Timur. Dalam karya-karya tersebut, ada yang berusaha memberikan definisi tentang Islam Nusantara dari segi historis, teologis, maupun sosiologis. Namun yang menarik adalah dialektika Ulil Abshar Abdalla dalam sebuah diskusi di Islam Nusantara Center, Ciputat (1 September 2018) yang bermuara pada pernyataan bahwa “Islam Nusantara tidak perlu buru-buru didefinisikan karena justru akan menutup diskursus”.

Dalam Munas Alim Ulama NU 2019 silam, sebagaimana disinggung penulis dalam bagian sebelumnya, para kiai NU telah menemukan kesepakatan pernyataan bahwa Islam Nusantara memiliki wilayah operasional pada aspek fiqih dakwah (Fathoni, NU Online, 2019). Konsekwensinya, Islam Nusantara bicara mengenai bagaimana Islam didakwahkan, bukan bagaimana Islam Nusantara meng-istinbath-kan hukum dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan kata lain, Islam Nusantara tak banyak masuk pada wilayah takhrij al-manath melainkan pada wilayah tahqiq al-manath. Dalam konteks itu berlaku kaidah fikih, taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwal wa al-`adat (perubahan hukum mengikuti perubahan situasi, kondisi, dan tradisi).

Dari sini dapat dimengerti bahwa Islam Nusantara tidak hendak memasuki wilayah ibadahmahdhah dan wilayah akidah. Sebab, dua wilayah tersebut tak dapat mengalami perubahan di setiap ruang zaman. Cara shalat orang Islam yang ada di Nusantara, misalnya, sama saja dengan praktek shalat orang Islam di tempat-tempat lain.Begitu juga dalam bidang akidah. Nabi yang menjadi rujukan umat Islam di Nusantara adalah Nabi yang juga menjadi rujukan umat Islam di negeri-negeri lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga, kitab suci yang menjadi acuan umat Islam Nusantara adalah kitab suci yang juga menjadi acuan umat Islam di wilayah-wilayah lain, yaitu Al-Qur’an.

Baca Juga:  Islam Lombok dan Bom Waktu Modernitas

Meskipun sudah ada upaya pemaknaan terhadap terma Islam Nusantara dari kalangan “internal” yang mengusungnya, sebagian masyarakat awam masih terjebak pada sangkaan palsu (false perception) yang menganggap bahwa Islam Nusantara adalah sesat dan menyesatkan. Di antaranya adalah karena Islam Nusantara dianggap anti-Arab dan hendak melakukan pribumisasi-nusantarasasi Islam yang bermuara pada sinkretisme. Dalam pemahaman mereka, sinkretisme yang ada dalam Islam Nusantara diwujudkan dalam, misalnya, wudhu dengan air kembang; membenci bahasa Arab sehingga adzan dan shalat pun menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa ajam lain; mengkafani jenazah dengan kain batik; memindah arah kiblat dan tujuan haji ke gunung atau candi di Indonesia;  dan beragam tuduhan menggelikan lainnya. Terhadap kritik jenis pertama ini tentunya diperlukan upaya penuh kesabaran untuk menjelaskan definisi yang lebih tepat. Dan upaya tersebutlah yang dijalankan oleh NU dan akan dibahas dalam artikel ini pada bagian berikutnya.

Sanggahan yang lebih baik datang dari sebagian pihak yang lebih memiliki pemahaman, tetapi menolak Islam Nusantara – terutama, menurut hemat penulis, semata karena alasan perbedaan afiliasi organisasi. Bagi kelompok ini, Islam Nusantara perlu ditolak karena terlalu Jawa-sentris, sehingga ketika dipaksakan justru dapat memicu disintegrasi antar sesama muslim di Indonesia.Menurut mereka, adanya Islam Nusantara yang Jawa-sentris dapat memicu juga lahirnya Islam Minang, Islam Aceh, Islam Makassar, Islam Lombok, dan lain-lain, sebagai sikap ketidakpuasan terhadap Islam Nusantara. Selain itu, Islam Nusantara juga dapat memantik munculnya Islam Malaysia, Islam China, Islam Eropa, Islam Amerika, dan lain-lain.

Kelompok penyanggah yang menyatakan bahwa Islam Nusantara terlalu Jawa-sentris ini sepertinya belum mengetahui, atau sekurangnya lupa, bahwa terdapat jaringan ulama Nusantara yang membentang luas secara geografis dari seluruh wilayah Indonesia saat ini, hingga Malaysia, Brunei Darussalam, dan Patani (Thailand). Pada masa Tanah Hijaz belum dikuasai oleh Kerajaan Saudi Arabia yang didukung oleh ulama Wahabi, ulama Nusantara berperan cukup penting di sana. Banyak ulama Nusantara yang belajar di tanah kelahiran Islam tersebut, dan tak sedikit pula yang menjadi pengajar di sana. Sebagai identitas terhadap orang-orang yang datang dari kawasan yang kini Asia Tenggara tersebut, diberikan nisbah sesuai negeri asalnya, al-Jawi. Bagi yang pernah membaca sekilas sejarah yang menyebut nama ulama al-Jawi ini, barangkali mengira bahwa yang dimaksud sebagai “Jawi” adalah Pulau Jawa saja.

Baca Juga:  NU dan Diseminasi Islam Nusantara (3): Respon Terhadap Diskursus Islam Kepulauan

Padahal, sebutan al-Jawi ini berlaku untuk semua orang yang berasal dari kawasan geografis yang membentang di Asia Tenggara kini. Sebagai contohnya, ada nama besar Syaikh Abdurrauf bin Ali al-Jawi al-Fansuri al-Singkili di Aceh, Syaikh Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Falimbani di Palembang, dan Syaikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani al-Jawi di Patani (Thailand). Semuanya memakai nisbah al-Jawi sekalipun tidak berasal ataupun tinggal di Pulau Jawa. Selain itu, Ahmad Baso (2012), mengungkapkan sejarah jaringan kiai-santri, guru-murid, baik secara langsung maupun melalui tulisan,terjalin secara luas mulai dari wilayah-wilayah yang penulis singgung di atas, bahkan hingga ke daerah Kepala Burung dan Fakfak di Pulau Papua. Luasnya cakupan geografis ini, sejak zaman dahulu memang lazim disebut sebagai “Jawi”, “Negeri Bawah Angin”, dan “Nusantara” – terma yang menjadi bahan diskusi hangat kali ini.

Selain dari aspek kesejarahan yang menihilkan sangkaan Jawa-sentris terhadap Islam Nusantara, secara esensial pun Islam Nusantara tidak hendak melakukan Jawanisasi. Dalam ukhuwwah (persaudaraan) yang terjalin antara ulama dari berbagai daerah di Nusantara, pada zaman dahulu maupun saat ini, tidak tampak adanya upaya radikal dari ulama Jawa untuk melakukan Jawanisasi di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Di Pulau Sumatera, misalnya, Islam sudah lebih dahulu berkembang daripada di Pulau Jawa, sehingga motif melakukan Jawanisasi Sumatera tidak menemukan bentuknya. Di Banjar Kalimantan, meskipun Islam masuk di sana sebagai syarat yang diberikan Sultan Demak atas dukungan politik pada Raja Banjar, tidak juga didapati upaya Jawanisasi Banjar yang berlebihan. Demikian juga di Lombok, yang mana Islamnya memiliki “citarasa” tersendiri dalam wujud Islam Wetu Telu, atau di Makassar, yang baru masuk Islam di awal abad ke-17 tetapi langsung gigih dalam menyebarkan agama tauhid tersebut. Sepanjang sejarah, harus diakui bahwa tidak ada upaya Jawanisasi terhadap model beragama yang ada di Nusantara.

Baca Juga:  Kita Memang Harus Toleran, Tapi...

Yang menjadi esensi dari Islam Nusantara adalah bagaimana kita dapat melihat Islam yang hadir dengan seperangkat sistem nilai dari “pabriknya”, Makkah al-Mukarromah, ketika tiba di bumi Nusantara,ia dapat berkembang pesat dengan strategi dakwah yang jitu. Walisongo di Jawa atau Datuk ri Bandang di Sulawesi, misalnya, dapat dengan apik menggubah kisah-kisahfolklore tradisional yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Nusantara, menjadi bernafaskan islam. Dalam kesempatan diskusi bersama mahasiswa dan rekan sejawat, biasanya penulis menggunakan analogi berikut. Islam memiliki seperangkat nilai relijius yang sakral, sedangkan Nusantara juga punya tatanan kultural yang adiluhung. Ketika keduanya bertemu, tidak perlu ada yang dikalahkan. Dan pada akhirnya, prinsipfiqh ad-da’wah,al-muhafadhah, dan al-akhdzmenemukan contoh aplikasinya di sini.

Kemudian, terkait dengan kekhawatiran “lahirnya” varian Islam yang beranekaragam akibat adanya Islam Nusantara, penulis berpijak pada pandangan bahwa sejatinya keragaman adalah fakta belaka. Bahkan lebih dari itu, keragaman merupakan fitrah yang membawa rahmah dan berkah. Variasi  Islam yang beragam sudah merupakan fakta yang dapat ditemui dengan mudah hari ini. Mereka tidaklah “lahir” ataupun “dilahirkan” secara seremonial, sebagaimana juga Islam Nusantara. Variasi yang beragam tersebut tumbuh dengan sendirinya di tempat-tempat yang mempertemukan Islam dengan khalayak, menjadi sebuah model (pemahaman, pengamalan, dan pengalaman) keislaman. Di sinilah peran strategis NU dalam “melahirkan” dan mengkampanyekan Islam Nusantara sebagai model keislaman yang dianggap memiliki keistimewaan.

Bersambung ke tulisan ketiga.

Tinggalkan Balasan