“Berkumpullah para tokoh masyarakat di Saoraja (kediaman raja). Di barisan depan, beberapa panrita (tokoh agama) duduk bersila dengan pandangan teduh merapalkan zikir. Di tengah mereka, sang Datu (Raja) duduk bersama. Di timur halaman Saoraja, tepat di bawah pohon aju colo’ (trembesi) yang rindang dan terkenal angker itu, puluhan warga terlibat dalam percakapan serius. Cukup memandang sejurus ke arah barat, terlihat tumpukan bulir padi menguning yang masih bergelayut ditangkai dan tersimpul beberapa ikatan. Hasil panen itu menyimbolkan kesejahteraan Wanua Pattojo. Dua minggu yang lalu masyarakat memang mappadendang (pesta bersyukur) setelah panen raya. Sekarang, sang Datu menggelar tudang sipulung (musyawarah) membicarakan masalah keagamaan di Wanua Pattojo.”

Begitulah kira-kira ilustrasi suasana awal abad ke-20 saat datu (raja) bersama pemuka agama dan masyarakat merencanakan pendirian sebuah tempat mendalami ilmu agama Islam. Catatan ini hanyalah upaya awal melukiskan kembali peristiwa masa lalu yang berangkat dari pinggiran. Karena, bercerita dari pinggiran akan memberikan perspektif baru dan kaya. Tantangannya adalah data yang terbatas, berjarak waktu, terserak dan kadang simpang siur.

Mungkin juga karena pinggiran, tak banyak yang tertarik untuk menyimpan dan mengungkap fakta sejarah di kampung ini. Padahal, kampung yang berjarak 7 km dari pusat kota kabupaten ini, menyimpan memori lahirnya lembaga tua yang menjadi embrio perkembangan sebuah pondok pesantren di kampung Maccini, Desa Rompegading, Kec. Liliriaja, Kab. Soppeng, Sulawesi Selatan.

Datu Sumangerukka dan Jaringan Kerajaan Bugis

Awal mula keberadaan lembaga pendidikan Islam di Desa Rompegading tak bisa dilepaskan dari jasa besar pasangan datu yang dahulu bermukim di Pattojo, yaitu Datu (Raja) Sumangerukka dan Datu (Ratu) Pattojo. Datu Sumangerukka bernama lengkap La Sumangerukka Petta Pattola Wajo. Ia diperkirakan lahir setelah 1870 atau akhir abad ke-19. Datu Sumangerukka tercatat pernah menjadi Arung Matoa (Raja) Wajo ke-46 selama setahun pada periode 1949.

Datu Sumangerukka adalah putra dari La Tenri Oddang Pero Arung Peneki Datu Larompong Matinroe ri Masigi’na Tempe sebagai Arung Matoa (Raja) Wajo ke-44 periode 1926-1933, dan ibunya bernama I Tenri Esa. Datu Sumangerukka memiliki istri bernama Andi Panangngareng (Datu Nangnga) Datu Pattojo. Sedangkan Datu Pattojo adalah putri dari La Sunra Karaeng Cenrapole Datu Pattojo Ponggawa Bone (Datu Sunra) yang merupakan keturunan ke-7 dari La Maddaremmeng Opunna PakokoE Arung Timurung Arung Palakka Mangkau (Raja) Bone ke-13 Matinroe ri Bukaka periode 1625-1640.

Pelacakan jalur silsilah ini cukup terbantu dengan situs www.geni.com. Hanya saja, jalur ini masih perlu dilacak untuk melihat silsilah hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Bugis. Memang pada masa lalu, perkawinan silang antara kerajaan sering dilakukan untuk membina kekerabatan dalam rangka membangun kekuatan. Jika dilacak ke belakang, ibu dari Datu Pattojo bernama I Baleng Datu Nillagading (Datu Nillang) Datu Kawerang. Datu Nillang merupakan putri dari La Panguriseng Addatuang (Raja) Sidenreng ke-10/ Arung Rappang ke-19. Nama Nillagading sekarang diabadikan menjadi salah satu nama lembaga pendidikan di Desa Rompegading.

Datu Larompong atau ayah dari Datu Sumangerukka adalah saudara kandung dari Datu (Ratu) Soppeng ke-35 yang bernama We Tenri Sui Sitti Zaenab Datu Watu Arung Lapajung Patola Wajo. Keduanya adalah cucu dari La Tolempeng Arung Sengkang sebagai Datu Soppeng ke-33 lewat jalur ibu. Kemudian We Tenri Sui Sitti Zaenab Datu Soppeng ke-35 mempunyai anak bernama Andi Wana (Datu Wana) Arung Ganra sebagai Datu (Raja) Soppeng ke-36 periode 1940-1957.

Datu Sumangerukka dan Datu Pattojo memiliki anak yang bernama Andi Pancaitana Datu Jai’/Datu Pattojo yang kemudian menikah dengan Andi Muhammad Arsad (Datu Sade’) Datu Marioriawa. Datu Sade’ adalah putra dari Andi Mangkona Petta Arung Matoa (Raja) Wajo ke-45 periode 1933-1949. Pasangan Datu Jai’ dan Datu Sade’ memiliki lima anak: Datu Batari, Andi Rumpang Mega (Datu Rumpang Lolo), Andi Dewa Raja (Datu Dewa), Andi Saman Langi (Datu Saman), dan Datu Tenri Uji.

Hasil pelacakan jalur silsilah di atas menunjukkan bahwa keturunan pasangan Datu Sumangerukka dengan Datu Pattojo memiliki nasab keluarga yang terhubung minimal kepada empat kerajaan Bugis, yaitu kerajaan Bone jalur Mangkau (Raja) Bone ke-13, kerajaan Sidenreng jalur Addatuang (Raja) Sidenreng ke-10, kerajaan Soppeng jalur Datu (Raja) Soppeng ke-33 dan kerajaan Wajo jalur Arung Matoa (Raja) Wajo ke-46. Jika ditarik ke belakang lagi, kemungkinan ada hubungan dengan kerajaan Luwu sebagai salah satu kerajaan tua di Bugis.

Dari penelusuran ini sebenarnya juga terlihat bahwa kerajaan-kerajaan Bugis pernah dipimpin oleh ratu. Bahkan, berkali-kali kerajaan-kerajaan tersebut dipimpin ratu. Ini menjadi bukti sikap egaliter (kesetaraan) masyarakat Bugis memandang relasi gender dalam kepemimpinan. Penyebutan pemangku kekuasaan dengan gelar “datu” bagi pemimpin laki-laki atau perempuan menjadi isyarat tidak dibedakannya kepemimpinan dalam urusan publik.

Wanua “Pattojo” Sebagai Pusat Peradaban

Saya cukup kesulitan melacak asal usul kata Pattojo. Salah satu versi yang pernah saya dengar berasal dari kata patto’ (batas). Yang jelas adalah Pattojo awalnya digunakan untuk menamai sebuah wanua (distrik). Istilah wanua setara dengan distrik yang kemudian berganti kecamatan. Hanya saja, setelah berganti, Pattojo dilebur ke dalam Kecamatan Liliriaja, salah satu distrik di bawah pemerintahan Kabupaten Soppeng.

Asal usul penamaan daerah ini bisa juga disangkutpautkan dengan garis nasab leluhur Datu Pattojo. Apalagi Datu Sunra, ayah dari Datu Pattojo, juga bergelar Datu Pattojo Ponggawa Bone. Jika dilacak lebih ke belakang, leluhur mereka telah menggunakan nama Pattojo. Dari nama ini, bisa jadi yang memegang kursi kepemimpinan pada masa lalu adalah garis keturunan Datu (Ratu) Pattojo dan akhirnya Datu Pattojo menjadi ratu di Pattojo. Mengingat suaminya, yaitu Datu Sumangerukka juga sebagai Arung Matoa (raja) di kerajaan Wajo.

Pada masa lalu, Wanua Pattojo terdiri dari beberapa kampong yang disebut pabbicara. Wanua Pattojo dahulu beribu negeri (berpusat) di Maccini yang sekarang masuk wilayah Desa Rompegading. Sejarah berganti nama menjadi Desa Rompegading berawal ketika terjadi pemekaran Desa Pattojo. Hasil wawancara dengan Gurutta menyebutkan pada saat itu Pak Yunus yang menjabat kepala desa berasal dari Dusun Dabbere,’ bagian daerah pemekaran Pattojo. Nama Pattojo kemudian digunakan untuk nama desa pemekaran dan desa yang awalnya menjadi pusat pemerintahan Pattojo diberi nama Desa Rompegading.

Salah satu bukti keberadaan Datu Sumangerukka dan Datu Pattojo adalah bangunan Saoraja yang terletak di Desa Rompegading. Saoraja berarti rumah (sao) raja (datu). Dalam tradisi Bugis, Saoraja (Sallasa) berarti rumah berukuran besar yang ditempati keturunan raja (kaum bangsawan). Bangunan ini sampai sekarang masih berdiri kokoh di tengah perkampungan Desa Rompegading. Hal ini juga memperkuat bahwa sejak dulu daerah ini menjadi pusat pemerintahan.

Dalam buku Potensi Kepurbakalaan Kabupaten Soppeng, Saoraja Pattojo menjadi salah satu situs penting peninggalan bersejarah keturunan raja di Soppeng. Bangunan utama Saoraja memanjang ke belakang berukuran sekitar 12 x 7 meter ditambah bagian bangunan yang menonjol keluar berukuran 3 x 6 meter. Bangunan ini berbentuk rumah panggung dan pada bagian bawah berdinding tembok yang dibentuk melengkung mencirikan bangunan pada masa kolonial Belanda. Selain bangunan utama, terdapat bangunan rumah berarsitektur Belanda di sebelah Utara lokasi bangunan Saoraja.

Saat ini, pusat Wanua Pattojo yang sekarang bernama Desa Rompegading menjadi salah satu pusat lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, MTs, MA, dan pendidikan non-formal pesantren yang berada di sekitar Saoraja. Bahkan, kemampuan pemerintahan desa saat ini memaksimalkan potensi masyarakat telah membawa prestasi Desa Rompegading ke level provinsi dan mengikuti event nasional maupun internasional. Sebuah langkah mempertahankannya sebagai pusat peradaban. Bukan tidak mungkin suatu saat akan berdiri perguruan tinggi di desa ini untuk melanjutkan peradaban pendidikan yang telah dirintis Datu Sumangerukka dahulu.

Masa Awal: Madrasah An-Najahiyah 1932

Informasi peran sosial keagamaan Datu Sumangerukka dan lembaga awal pendidikan Islam di daerah ini banyak saya dapatkan ketika bersilaturahmi ke kediaman AG. H. Abd. Rahim Rahman B.A. (1935-sekarang) atau dikenal Gurutta Rahim pada 15 Juni 2019. AG adalah singkatan dari Anregurutta yang dimaksudkan sebagai gelar tokoh agama di Bugis, sebagaimana Kyai di Jawa, Tuan Guru di Lombok, Buya di Padang dan sebagainya. Gurutta Rahim adalah alumnus Madrasah An-Najahiyah dan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Pattojo. Dulu orang-orang menyebut MAI dengan Sikolah Ara’ (Sekolah Arab). Selain itu, beliau adalah salah satu saksi hidup lahirnya organisasi sosial keagamaan Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) di Watansoppeng 1947. Sampai sekarang beliau masih aktif menyampaikan pengajian kitab tafsir di Pesantren DDI Pattojo.

Gurutta Rahim bercerita tentang peran Datu Sumangerukka dalam membangun lembaga keagamaan sebagai embrio lahirnya Pesantren DDI Pattojo. Pada awalnya, Datu Sumangerukka mendirikan sekolah Islam yang diberi nama Madrasah An-Najahiyah pada tahun 1932. Proses pembelajaran agama sebenarnya telah berlangsung jauh lebih awal sebelumnya. Hanya saja masih menggunakan sistem klasik mengaji tudang. Duduk bersila di masjid atau rumah panrita (tokoh agama) setempat. Artinya, pada masa sebelum munculnya madrasah, aktivitas transmisi keilmuan agama belum melembaga.

Hasil penelitian disertasi Abd. Kadir Ahmad tahun 2005, saat mewawancarai alm. AG. H. Muhammad Arsyad Lannu (1930-2011) yang dikenal Gurutta Masse’, menunjukkan bahwa sejarah ulama di daerah Pattojo berawal dari seorang panrita (ulama) bernama H. Makka yang belajar di Mekkah bersama AG. H. Muhammad As’ad (1907-1952). Ulama inilah yang mengajar dahulu. Menurut penuturan Gurutta Masse’, “KH. Thahir anak dari H. Makka (Imam besar di Pattojo) yang belajar di Mekkah bersama dengan Petta Patolai (Datu Sumangerukka) yang mendirikan sekolah agama di Pattojo pada tahun 1932.”

Informasi lain saya dapatkan dari Gurutta Rahim bahwa Datu Sumangerukka-lah yang mengirim utusan ke Mekkah untuk belajar dan mendalami agama Islam. Ketika kembali, utusan ini mengajar di Madrasah An-Najahiyah. Bisa jadi utusan yang dimaksud adalah AG. H. Muhammad Thahir Usman. Beliau menambahkan bahwa Datu Sumangerukka juga dikenal sebagai panrita (ulama) atau orang yang memiliki pemahaman agama yang dalam. Datu Sumangerukka pernah menulis buku agama menggunakan aksara Bugis yang membahas perkara sholat dengan judul “Kara-kara Sempajang”. Buku ini digunakan oleh masyarakat pada waktu itu. Setidaknya, ini menunjukkan Datu Sumangerukka pada masanya selain sebagai umara (datu) juga sebagai ulama (panrita) yang cukup mampu mentransmisikan pengetahuan agama menggunakan media lokal.

Datu Sumangerukka dan Datu Pattojo juga berjasa mewakafkan sebagian tanahnya untuk pembangunan madrasah dan masjid. Bahkan, Datu memperhatikan kesejahteraan para pendidik di madrasah dengan memberi upah dari hasil panen di sawah miliknya. Ini menunjukkan Datu memiliki peran penting dalam proses pendalaman kajian Islam di Pattojo.

Pendirian Madrasah An-Najahiyah dibantu oleh panrita (ulama) lain, di antaranya AG. H. Muhammad Thahir Usman. Beliau juga menjabat sebagai Imam (Imang) Pattojo. Keberadaan jabatan Imam di daerah Bugis adalah upaya integrasi agama ke dalam struktur lembaga keagamaan di masyarakat. Makanya, setiap kerajaan atau kedatuan di Sulawesi dibangun masjid dan ditunjuk pejabat qhadi’ (kali), imam (imang), serta khatib (katte’) dalam urusan keagamaan. Biasanya yang ditunjuk dari kalangan bangsawan atau masyarakat umum yang mumpuni.

Literatur lain menegaskan bahwa AG. H. Muhammad Thahir Usman juga berjasa dalam perumusan lahirnya organisasi sosial keagamaan lokal ketika musyawarah alim ulama di Watansoppeng pada 17 Februari 1947. Saat itu beliau menjadi salah satu panrita (tokoh agama) yang diundang dan mengusulkan nama organisasi “Al-Urwatul Wusqa”. Namun, nama yang disepakati oleh para peserta musyawarah pada saat itu adalah “Darud Da’wah wal-Irsyad”, usulan dari Syeikh H. Abdurrahman Firdaus dari Pare-pare. Nama Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI) kemudian menjadi nama resmi organisasi. Keterlibatan Gurutta Thahir menunjukkan beliau cukup diperhitungkan dan punya posisi penting dalam jaringan ulama di Sulawesi Selatan.

Hal di atas menunjukkan madrasah atau lembaga pendidikan agama Islam yang didirikan Datu Sumangerukka telah ada sejak lama di Pattojo. Madrasah ini dibangun bersama masyarakat Pattojo dengan dibantu panrita (ulama) lainnya. Selain membangun madrasah, Datu Pattojo juga membangun masjid sebagai pusat aktivitas pengajian dan pembelajaran. Artinya, kemunculan lembaga pendidikan Islam di Pattojo adalah sinergi tiga unsur yaitu, pemerintah, ulama dan masyarakat. Ini berarti madrasah harus tetap menjaga basisnya di masyarakat dan kerjasama dengan pihak pemerintahan. Gurutta Rahim bercerita, pada masa lalu, orang-orang datang ke Pattojo untuk belajar agama dan tinggal di gudang beras bekas milik Nippon. Sebagian tinggal di rumah warga atau rumah panggung yang berukuran lebih kecil. Walaupun belum menggunakan nama pesantren, madrasah telah memberlakukan sistem pondok (santri mukim).

Berdirinya Madrasah An-Najahiyah pada 1932 menjadikan madrasah ini sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Kabupaten Soppeng dan menjadi generasi awal pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Walaupun sebenarnya Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan pada abad ke-16. Bahkan diperkirakan kerajaan Soppeng resmi menerima Islam pada 1609. Jika dibandingkan, Madrasah An-Najahiyah Pattojo hanya selisih dua tahun dengan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Sengkang yang didirikan oleh AG. H. Muhammad As’ad (1907-1952) pada 1930. Bahkan Madrasah An-Najahiyah didirikan lebih awal dari Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso yang didirikan 1939.

Adapun nama MAI Mangkoso adalah inisiatif Gurutta Ambo Dalle sebagai pendiri, bukan afiliasi ke MAI Sengkang. MAI Mangkoso inilah yang menjadi pondasi Pesantren Darud Dawah wal-Irsyad (DDI) Mangkoso. Sedangkan MAI Sengkang menjadi embrio Perguruan As’adiyah pada tahun 1953 atau sekarang dikenal Pondok Pesantren As’adiyah. Menurut AG. H. Abd Muiz Kabri, perubahan nama dari MAI menjadi Perguruan As’adiyah adalah upaya mengenang jasa alm. AG. H. Muhammad As’ad sebagai pendiri dan harapan agar para santri bisa mewarisi keilmuan dan kemasyhuran beliau.

Masa Peralihan: Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Pattojo

Pada 1939, AG. H. Abd. Rahman Ambo Dalle (1900-1996) mendirikan Madrasah Arabiyah Islamiyah (MAI) Mangkoso. Untuk memajukan lembaga pendidikan agama, Gurutta Ambo Dalle berkenan membuka cabang MAI Mangkoso di daerah lain asalkan memenuhi tiga komponen pokok, yaitu terdapat pegawai syara’ (urusan keagamaan), tokoh masyarakat dan pemerintahan setempat. Ketiga syarat ini dimiliki oleh daerah Pattojo sehingga MAI dapat didirikan di sini. MAI inilah yang menjadi hasil metamorfosis dari Madrasah An-Najahiyah di Pattojo. Para utusan memberikan pengajian di masjid Pattojo dan mengajar pada tingkat Tsanawiyah. Saat itu madrasah dibagi menjadi tiga jenjang yaitu Tahdiriyah 3 tahun, Ibtidaiyah 4 tahun, dan Tsanawiyah 3 tahun.

Hal di atas menegaskan MAI di Pattojo berafiliasi kepada MAI Mangkoso bukan kepada MAI Sengkang karena AG. H. Muhammad As’ad tidak berkenan membuka cabang MAI Sengkang di daerah lain. Afiliasi ke MAI Mangkoso juga diperkuat bahwa beberapa pengajar berasal dari Mangkoso. Menurut Gurutta Rahim, selain AG. H. Muhammad Thahir Usman, ada beberapa pengajar utusan MAI Mangkoso yang pernah memberikan pengajian di masjid Pattojo. Di antaranya, AG. H. Daud Ismail (1907-2006), AG. H. Abd. Rahman Matammeng (1927-1976), AG. H. Khaddad, AG.H. Harun Al Rasyid (1922-1994), AG. H. Kasim. Bahkan AG. H. Daud Ismail disebut-sebut pembina MAI Pattojo dan DDI Pattojo sebelum digantikan oleh AG. Muhammad Arsyad Lannu.

Perubahan Menjadi Lembaga Pondok Pesantren

Pada perkembangan selanjutnya, setelah disepakati lahirnya organisasi keagamaan DDI di Watansoppeng, Kab. Soppeng pada 1947, MAI Pattojo bersama MAI Mangkoso dan cabang-cabangnya, Madrasah Nasrul Haq di Amparita, Madrasah Tarbiyah al-Islamiyah, dan madrasah-madrasah lain serta pengajian-pengajian yang dipimpin oleh beberapa Anregurutta meleburkan diri ke dalam Perguruan Islam Darud Da’wah wal-Irsyad (DDI). DDI adalah organsasi sosial keagamaan lokal yang fokus pada bidang dakwah, pendidikan dan sosial masyarakat berpaham Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah yang berasas tunggal Pancasila. Dengan meleburnya ke DDI, MAI Pattojo berubah nama menjadi Perguruan DDI cabang Pattojo, Soppeng dan terakhir berubah menjadi Pondok Pesantren Al-Irsyad DDI Pattojo di bawah kepemimpinan AG. H. Muhammad Arsyad Lannu.

Almarhum AG. H. Muhammad Arsyad Lannu/ Gurutta Masse’ (1930-2011) sangat berjasa mengasuh Perguruan DDI Pattojo. Gurutta juga termasuk pernah belajar di Madrasah An-Najahiyah dan MAI di Pattojo. Setelah itu, Gurutta Masse’ melanjutkan pengembaraan keilmuan ke MAI Sengkang di bawah pengasuhan AG. H. Muhammad As’ad. Dari Sengkang, Gurutta Masse’ sempat mengajar di Walimpong, Soppeng beberapa tahun karena situasi belum kondusif di Pattojo akibat gejolak Darul Islam (DI)/ Tentara Islam Indonesia (TII). Gurutta sendiri menolak untuk bergabung ke dalam tentara Islam ini. Setelah DI/ TII bubar atau ada juga yang mengatakan karena konflik TNI dan pasukan DI/ TII sedang memanas di Walimpong, Gurutta kembali ke Pattojo pada tahun 1959 diikuti beberapa santri dari Walimpong, kemudian menggelar pengajian rutin di masjid Pattojo untuk para santri dan masyarakat umum.

Pengajian kitab diasuh sejak 1959 sekaligus menjadi pimpinan Pesantren DDI Pattojo sampai beliau wafat pada 2011. Kegigihan dan kesabaran Gurutta Masse’ menjadi faktor utama bertahannya pesantren ini hingga diminati oleh para santri yang berasal dari berbagai daerah luar kabupaten dan provinsi. Sampai saat ini Pondok Pesantren Al-Irsyad “Darud Da’wah wal-Irsyad” (DDI) Pattojo terus berkembang di bawah asuhan AG. Dr. H. Andi Aderus, Lc., MA.

Catatan Refleksi

Lukisan sejarah di atas menunjukkan Masyarat Pattojo lebih awal mengenal madrasah (sekolah Ara’) sebagai lembaga sistem pendidikan Islam yang kemudian berkembang menjadi lembaga pesantren. Hal serupa bisa dijumpai di beberapa daerah Bugis di mana madrasah-madrasah berkembang menjadi pesantren. Penggunaan istilah “madrasah” dari kosakata Arab tidak terlepas dari tradisi belajar ke Mekkah dan kedatangan para syeikh Timur Tengah yang mengajar di Sulawesi. Walaupun demikian, belajar dengan sistem mukim telah ada seumur dengan keberadaan lembaga pendidikan Islam itu sendiri.

Keterlibatan datu atau pemerintahan daerah setempat dalam pembangunan madrasah juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam di Bugis. Islam dahulu disebarkan oleh kerajaan Islam kepada wilayah kekuasaan kerajaan lain melalui ajakan kepada raja setempat dan diikuti oleh masyarakat. Karena itu, pembangunan lembaga pendidikan Islam biasanya diprakarsai atau dibantu pihak kerajaan atau pemerintahan setempat.

Hal ini juga bisa menjadi faktor alasan mengapa di beberapa daerah di Bugis, pesantren-pesantren tidak menjadi milik pribadi tetapi dikelola bersama dan tumbuh berkembang bersama masyarakat sekitar pesantren. Pemimpin tidak mesti dari keturunan pendiri tetapi bisa dari orang yang dianggap mumpuni. Menariknya, bahkan proses pemilihan pimpinan di beberapa pesantren kemudian dilakukan dengan sistem demokrasi melalui musyawarah besar (mubes) di lingkungan pesantren.

Refleksi lain yang menarik adalah terdapat relasi kuasa seimbang antara penguasa setempat dan tokoh agamawan dalam mentradisikan pendidikan dan pengetahuan sehingga semua lapisan bisa terlibat aktif dalam proses perubahannya. Hal ini bisa diabstraksikan lebih lanjut bahwa koalisi pemimpin politik dan tokoh agama secara proporsional bisa mewujudkan semangat demokrasi menjadi sesuatu yang das sein (realitas) di tengah masyarakat, bukan sekedar das sollen (idealitas). Semangat ini terwujud ketika keduanya memiliki frekuensi visi berkeadilan yang sama dan berpihak pada kemaslahatan orang banyak.

Sumber Inspirasi:

Wawancara dengan AG. H. Abd. Rahim Rahman. Anrangngae, Rompegading, Soppeng. Tanggal 15 Juni 2019.

Ahmad, Abd. Kadir. Ulama dalam Dinamika Sosial di Sulawesi Selatan. Disertasi. Universitas Hasanuddin Makassar. 2005.

Anshoriy, Nasruddin. Anregurutta Ambo Dalle: Maha Guru dari Bumi Bugis. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2009.

Kabry, Abd. Muiz. Darud Da’wah wal Irsyad (DDI): Dalam Simpul Sejarah Kebangkitan dan Perkembangan. 2006.

Muhsin. Transformasi Tafsir Lokal: Upaya Pemetaan Metodologi Karya Tafsir Ulama Sulawesi Selatan (1930-1998). Disertasi. UIN Alauddin Makassar. 2015.

Natsir, Mohammad (dkk). Potensi Kepurbakalaan Kabupaten Soppeng. Makassar: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, 2009.

Pelras, Christian. Manusia Bugis, terj. Abdul Rahman Abu dkk. Jakarta: Nalar bekerja sama dnegan Forum Jakarta-Paris, EFEO, 2005.

Rustan, Ahmad Sultra. Pola Komunikasi Orang Bugis: Kompromi antara Islam dan Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama IAIN Pare-pare. 2018.

Rismawidiawati, “Perkawinan Politik dan Integrasi di Sulawesi Selatan Abad XVII-XVIII,” Patanjala Vol. 5, No. 3 September 2013: 373-386.

https://www.geni.com/…/La-Sumangerukka-P…/600000007710850718

 

2 KOMENTAR

Tinggalkan Balasan