Pancasila yang diharapkan menjadi payung keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia justru semakin memusat dan menafikan pinggiran. Bukan hal baru jika Pancasila dimaknai dan ditafsirkan secara terpusat. Sejak pertama kali diperkenalkan, Pancasila sebenarnya belum sepenuhnya menyerap semua aspirasi kelompok dan golongan bangsa. Redaksi Pancasila pun masih mengalami perubahan untuk menghindari monopoli kelompok tertentu, dan untuk menyerap aspirasi dari golongan tertentu.

Moh. Yamin dalam pidato BPUPKI 29 Mei 1945 atau tiga hari sebelum Sukarno mengenalkan istilah Pancasila, mengungkapkan salah satu dasar negara adalah perikebangsaan. Bagi Yamin, walaupun pusat kegiatan ada di Jawa, bahan untuk membangun negara harus melihat nilai, problem, dan konteks di luar Jawa. Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Maluku, dan lainnya memiliki kekayaan nilai dan budaya yang masih perlu digali lebih dalam.

Yamin menegaskan, menutup mata dari keragaman realitas ini akan mempersempit kedudukan Indonesia, sebaliknya membuka kesadaran dan mata akan mendekatkan diri pada jati diri bangsa yang sesungguhnya. Namun idealitas ini tentu perlu diuji dengan realitas sekarang. Narasi Pancasila sebagai kristalisasi final nilai bangsa selalu menjadi jargon dan mantra yang menghipnotis, sehingga untuk melakukan kritik konstruktif akan dianggap sebagai anti. Bukankah nilai bagian dari tafsir, dan tafsir bisa dikembangkan sesuai perubahan konteks tanpa merusak kedudukannya sebagai dasar negara?

Monopoli tafsir

Dalam beberapa hari ini, banyak narasi tentang kekhawatiran buyarnya makna Pancasila jika masih ditafsirkan. Berbagai penolakan muncul, bahkan tak jarang mendaku sebagai pembela tafsir Pancasila. Pandangan ini cukup problematik karena akan memunculkan sikap monopoli baru atas tafsir Pancasila. Siapa yang memiliki otoritas penuh untuk memberikan makna benar atas Pancasila?

Sejak awal Pancasila telah diposisikan sebagai pusat. Pada tahun 1957, negara kesatuan yang berdasar Pancasila ini ditentang para kelompok Islam di berbagai daerah karena dianggap sebagai representasi dominasi Jawa. Muncul banyak gerakan regional yang dianggap berbasis Islam karena jumlah anggotanya yang signifikan, seperti gerakan di Aceh, gerakan Darul Islam di Jawa Barat dan Sulawesi, PRRI 1958 di wilayah lainnya dilihat sebagai pemberontakan. Mereka akhirnya menjadi musuh pusat. Namun di sisi lain, Sukarno membangun relasi dengan kelompok muslim lainnya, seperti NU yang memiliki basis di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Perti dan di Sumatera. (Federspiel, 1976).

Walaupun gerakan tersebut bentuk perjuangan pinggiran atas dominasi pusat, hal itu tidak boleh lagi mendapatkan tempat di negeri ini. Pancasila sebagai dasar negara sudah final, maka semua golongan dan suku bangsa harus mengakuinya. Saat ini, cukup sudut pandang pinggiranlah yang harus diserap dalam tafsiran Pancasila. Nilai, norma, dan ide dari pinggiran harus dilibatkan dalam memperkaya tafsiran Pancasila agar tidak terjadi lagi dominasi pusat.

Pengayaan dari pinggiran

Walaupun Sukarno dianggap sebagai penggali Pancasila, tafsiran tidak bisa hanya dibebankan kepada pundaknya. Sukarno sendiri menyadari bahwa dirinya bukan pencipta, tetapi penggali. Sukarno selalu berbicara tentang nilai-nilai keindonesian yang dikaitkan dengan sejarah nasional dengan menekankan pada nilai-nilai zaman Sriwijaya dan Majapahit. Maka nilai-nilai Pancasila seharusnya digali lebih dalam lagi ke belakang dan diperluas jangkauan maknanya, tidak berhenti pada tafsiran para perumusnya.

Pancasila di saat sekarang sudah saatnya balik badan melirik yang terpinggirkan. Menggeser pinggiran agar sejajar dan memiliki kedudukan yang sama dengan yang di pusat. Jangan sebaliknya, sudut pandang pusat dipaksakan untuk melihat yang terpinggirkan,  sehingga pinggiran hanyalah imbas dari selera pusat. Kekosongan dalam rongga-rongga burung garuda yang kokoh bertengger sebagai pajangan di setiap ruang kerja para elit harus diisi dengan nilai-nilai luhur dari pinggiran. Ia tak bisa dibiarkan hanya gagah namun kosong di dalam.

Sudah saatnya Pancasila juga dimaknai dari pinggiran. Pinggiran di sini adalah wacana, nilai, norma, sistem sosial, adat, budaya, wilayah, yang selama ini tidak diperhatikan dan tersebar di kepulauan Nusantara. Semuanya harus diolah dan diserap dengan baik untuk memperkaya nilai Pancasila, sehingga Pancasila tidak sekadar dipandang sebagai kontrak politik, tetapi konsensus bersama yang masih bisa menyerap nilai dan inspirasi dari semua golongan dan bangsa yang selama ini terabaikan.

Dominasi dan hegemoni harus dihadapi dengan menghadirkan makna baru. Menghadirkan makna baru atas Pancasila bukan berarti menggantikan makna pusat. Tafsiran dari pinggiran ini untuk memperkaya nilai Pancasila dan cara agar idealitas Pancasila menjadi realitas dalam perubahan dinamika bangsa dan negara dari masa ke masa.

*dimuat di Koran Fajar, 30 Juni 2020

Tinggalkan Balasan