Adalah gegabah untuk menyebut kedatangan Majapahit sebagai sebuah ekspansi politik dan agama, sebab tidak mungkin sebuah ekspansi (yang bersifat agresi) menuntun Majapahit melahirkan karya intelektual berjudul Negara Kertagama. Menurut Mamiq Anggawa, kemungkinan besar Majapahit datang untuk belajar.

Telah berlalu beberapa waktu sejak saya membaca tulisan-tulisan Muharrir Alwan di situs Islam Kepulauan tentang Islam dan Lombok (cek di sini), dan saya merasa mendapatkan banyak khazanah baru. Tentu bukan untuk saya telan bulat-bulat, tapi untuk saya renungkan. Sebagai orang Lombok, saya merasa perlu merespon satu dua hal dan menyediakan narasi lain. Sebab, narasi memberikan daya hidup, membuka wawasan, dan menunjukkan jatidiri; kekeliruan narasi akan berakibat sebaliknya.

Sepanjang saya berdialog dengan beberapa orang tentang sejarah Islam dan Lombok, saya menemukan kecenderungan pasti: minimnya kesadaran tempo. Padahal, menyebut tempo (minimal menyebut tahun) adalah syarat dasar perbincangan sejarah dan membantu kita mengoreksi suatu pernyataan. Contoh koreksi bisa dilihat di tulisan Muharrir Alwan yang berjudul “Teologi masyarakat Lombok”. Ia menyebut berdirinya Pelabuhan Carik di sekitar abad ke-15 atau 16 sebagai faktor pembentukan hubungan antara Lombok dan Majapahit-Jawa. Pernyataan ini kontradiktif dengan pernyataan (di tulisan yang sama) bahwa antara Lombok dan Majapahit sudah terjalin hubungan sejak menjelang abad ke-14.

Tulisan ini hendak menyampaikan hasil beberapa kali diskusi saya bersama Mamiq H. Lalu Anggawa Nuraksi, seorang begawan Lombok yang bermukim di Gerung, Lombok Barat. Dari hasil diskusi itu saya mulai merevisi pandangan saya tentang masuknya Islam di Lombok, yang sebelumnya saya yakini juga dibawa oleh Sunan Prapen atas titah Sunan Giri Demak di Jawa. Islam, dalam narasi Mamiq Anggawa, masuk ke Lombok saat pulau Lombok masih bernama Pulau Meneng, di pertengahan abad ke-13, setelah letusan besar Gunung Samalas (sebutan untuk Gunung Rinjani kuno). Pembawanya adalah Syaikh Maulana Ghaus Abdurrazak dari Irak, yang dimakamkan di masjid kuno Bayan.

Baca Juga:  Kartini dan Kepeloporan Penerjemahan Qur'an

Tuhan Yang Satu

Selama ini saya menghindari penyebutan anismisme dan dinamismedalam diskursus polah keagamaan Nusantara, sebab keduanya adalah istilah antropologis yang diproduksi kolonial. Istilah itu saya anggap usang karena sudah saatnya manusia Nusantara melihat diri mereka dengan cara mereka sendiri. Kenyataannya, ragam kepercayaan di Nusantara kuno memiliki nama, sistem iman dan prakteknya sendiri-sendiri.

Sebagai koreksi lebih jauh, menurut Mamiq Anggawa, sejak era sebelum datangnya agama apapun di Lombok, manusia Sasak sudah monoteis, bertuhan satu, tuhan yang tidak menyerupai apapun di dunia ini, namun Ia berkuasa, pemurah, dan zatnya “memenuhi” segala ruang dan waktu. Manusia Sasak menyebutnya Neneq;ne berarti milik, harta, kepunyaan berharga, sedangkan neq berarti lubuk hati yang terdalam. Secara implisit Neneqmengungkapkan pernyataan bahwa: “Tuhanku adalah hartaku yang paling berharga, Ia bertahta di lubuk hatiku”. 

Manusia Sasak tidak membutuhkan media puja (seperti batu, pohon, hewan tertentu) untuk menyembah Neneq. Penyembahan pada Neneq terletak pada pengakuan dan bukan pada benda tertentu, sebab Neneq memenuhi segala dan bukan di benda tertentu saja. Itulah Iman manusia Sasak; mereka menyembah dengan mengakui dan mengingat Neneq(sebagai realitas transenden) setiap kali bersihadap dengan dunia (sebagai realitas fisik). Iman Neneqmelahirkan keyakinan dan sikap rendah hati.

Iman Neneq inilah yang ditemukan oleh Syaikh Maulana Ghaus Abdul Razak, seorang ulama sufi dari Irak. Sebab tiada beda antara iman sufistik dengan iman Neneq, pekerjaan Maulana Ghaus jadi lebih mudah: beliau hanya meluruskan bahwa yang disebut manusia Sasak sebagai Neneq sebenarnya memiliki nama mulia, yakni Allah Ta’ala. Karena itulah dalam banyak kebudayaan Sasak, nama Neneq kerap dilafalkan sebagai Neneq Kaji Saq Bekuese Allah Ta’ale—nama Allah disebut terakhir, karena datangnya belakangan, dan posisinya menegaskan bahwa sebenarnya manusia Sasak telah “ber-Islam sebelum mengenal Islam”. Syaikh Maulana Ghaus tidak menanamkan syariat secara ketat; tauhid dan akhlak (yang terejawantahkan dalam adat istiadat) adalah pekerjaan utama. Adapun penguatan syariat dilakukan belakangan oleh Sunan Prapen.

Baca Juga:  Bung Karno, Api Islam dan Problem Khilafah

Majapahit, Selaparang, dan Piagam Punan

Ketika tiba di Lombok pada abad ke-14, Majapahit tidak menemukan kerajaan. Majapahit menemukankedatuan.

Lombok tidak pernah memiliki kerajaan. Lombok hanya memiliki Kedatuan. Kedatuan adalah sesuatu yang berbeda; ia lebih merupakan sistem kepemimpinan masyarakat alih-alih institusi birokratis feodal. Naskah Kotaragama (versi alih bahasa oleh Dra. H. Sri Yaningsih dkk dalam judul Pengungkapan Nilai Budaya Naskah Kuno Kotaragama, 1996) mengisyaratkan demikianKarena itulah tidak ada artefak istana/keraton di Lombok, sebab pemerintah bermukim bersama rakyatnya. Pun tak ada naskah kuno yang menggambarkan megah kerajaan, sebab kedatuan menjunjung kualitas dan sistem. Konsep kebangsawanan Sasak bersifat terbuka; sepanjang memenuhi standar, siapapun berhak berkiprah. Di antara kualitas itu adalah “berpengetahuan agama yang benar”, “paham bahasa dan tatasusila”, “adil dalam memutuskan perkara”, “tidak takut di hadapan pembesar”, dll.

Kedatuan inilah yang ditemui Majapahit. Adalah gegabah untuk menyebut kedatangan Majapahit sebagai sebuah ekspansi politik dan agama, sebab tidak mungkin sebuah ekspansi (yang bersifat agresi) menuntun Majapahit melahirkan karya intelektual berjudul Negara Kertagama. Menurut Mamiq Anggawa, kemungkinan besar Majapahit datang untuk belajar. Ada dua indikasi untuk membenarkan asumsi ini. 

Pertama, Kotaragama. Jauh sebelum Negara Kertagama Majapahit ditulis, masyarakat Sasak telah memiliki naskah Kotaragama. Ada pendapat bahwa Kotaragama ditulis pada abad ke-17, namun naskah aslinya sendiri (yang disimpan di Museum NTB) tidak memiliki identitas tahun, hanya menyebut Tahun Jimawal (nama tahun dalam kalender Jawi Kuna yang tanggal satu Muharromnya jatuh pada Kamis Pahing, berisi 354 hari). Yang jelas, Kotaragama adalah naskah dari rahim peradaban Sasak-Islam karena ditulis dengan banyak idiom agama Islam. Kotaragama juga ditulis di masa keemasan Kedatuan Selaparang (yang di dalam naskahnya disebut Surya Alam). Lagipula, struktur penulisan Negara Kertagama mengikuti Kotaragama, dan antara Majapahit dan Selaparang telah menjalin kerjasama kebudayaan yang termaktub di dalam Piagam Punan.

Baca Juga:  Masjid Agung Kauman Pleret dan Kebijakan Kontroversial Amangkurat I

Kedua, Piagam Punan. Menurut Mamiq Anggawa, Majapahit datang ke Lombok untuk mencari bentuk undang-undang dasar. Kritik Mpu Prapanca pada undang-undang Majapahit membawa Mpu Prapanca ke Lombok karena mendengar keberadaan Kotaragama. Ditinggalkannya naskah asli Negara Kertagama di Lombok adalah tanda kepercayaan Majapahit. Disanjungnya masyarakat Lombok sebagai orang-orang yang lurus akhlaknya lagi bertuhan satu (saya mengamini pendapat bahwa kata Sasak berasal dari kata saq-saq,yang berarti “yang satu”) adalah tanda penghormatan tinggi Majapahit. Sebagai bentuk penerimaan, Selaparang menggunakan kata Lomboq sebagai nama daratannya dan kata Sasak sebagai nama masyarakatnya. Tidak sampai di situ saja; melalui perjanjian Punan (piagamnya ditemukan di Lombok Timur), Majapahit dan Selaparang membangun kesepakatan agar setiap tahunnya tetap melakukan pertukaran pelajar dan budaya. Piagam Punan adalah bukti jelas bahwa yang terjadi antara Majapahit dan Selaparang bukanlah ekspansi, melainkan relasi kebudayaan yang tidak saling menindas.

Pekerjaan Rumah Besar ke Depan

Gagasan “Islam Kepulauan” adalah insiatif nasional yang patut diapresiasi. Inisiatif lokalnya bisa berupa kajian mendalam terhadap corak keber-Islaman di daerah-daerah. Adalah pekerjaan rumah yang besar bagi para sarjana muslim Lombok, untuk mengkaji kembali sejarah dan kebudayaan Sasak-Islam, terutama Sasak-Islam pra-penjajahan Bali. Ada idiom-idiom kunci seperti Islam Waktu LimaTuan Guru danKebangsawanan Trahyang direkayasa oleh Bali untuk melemahkan Lombok pada era penjajahan. Konsekuensinya, idiom-idiom itu tidak seharusnya digunakan lagi, dan harus ada rekonstruksi sejarah Islam di Lombok pra-Bali sebagai bentuk ideal.

Salah satu kendala yang mungkin akan ditemui adalah kurangnya sejarawan Lombok yang gigih mengumpulkan data dan membuat periodisasi yang mapan. Mamiq Anggawa memang menyebutkan periodisasi (era sebelum Samalas meletus; era meneng [tanpa peradaban]; era Sasak-Islam sufistik; era Sasak-Islam syariatik; era penjajahan Bali; dan era pasca penjajahan), namun pengungkapan itu hanya dalam kapasitasnya sebagai budayawan, bukan sejarawan. Namun jelas, muslimin Lombok harus berdiri dan mulai mengkaji sendiri sejarah dan kebudayaannya, belajar merekonstruksi berdasarkan temuan data dari dialog dan riset yang tidak berkeputusan. Agar kesenjangan antara klaim dan realitas bisa diperpendek. []

Tinggalkan Balasan